Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Opini – Setiap kali kursi kekuasaan berganti, sejarah ikut digulung. Di Nusantara, ini bukan fenomena baru. Dari prasasti yang digores ulang pada masa Mataram Kuno hingga akun media sosial pejabat yang tiba-tiba “bersih” setelah purnatugas, motifnya selalu sama: menguasai narasi, mengamankan legitimasi.
Zaman berubah, alat berganti. Tapi hasrat untuk menjadi “pencipta sejarah” tetap sama.
Bila dulu batu dan babad yang dibakar, kini data dan unggahanlah yang dihapus.
Namun, tujuan akhirnya serupa: memulai sejarah dari dirinya sendiri.
Ketika Majapahit runtuh pada abad ke-15, pendirian Kesultanan Demak menjadi simbol lahirnya era baru.
Raden Patah, sang pendiri, memerintahkan penghancuran arca-arca Hindu di wilayah timur bekas kekuasaan Majapahit.
Dalam Babad Tanah Jawi tertulis: “Patung-patung raja kafir dilebur untuk dibuat meriam.”
Tindakan itu sering dibaca sebagai kemenangan agama baru atas yang lama.
Namun, di baliknya tersimpan strategi politik identitas yang jauh lebih dalam: membedakan “kami” (Islam) dari “mereka” (Hindu–Buddha).
“Sejak itu, menghapus jejak bukan lagi ritual dendam, tapi bahasa kekuasaan.”
Pola ini kemudian diwarisi banyak kerajaan: Banten, Kediri, hingga Bali era kolonial.
Pemenang menulis ulang sejarah; yang kalah, dihapus dari batu dan babad.
Dua abad kemudian, Mataram Islam melanjutkan tradisi itu dalam versi yang lebih politis.
Saat Amangkurat I wafat pada 1677, putranya, Amangkurat II, memerintahkan pembakaran seluruh naskah babad yang memuji ayahnya.
Alasannya: sang ayah dianggap lalim dan terlalu tunduk pada VOC.
Padahal, Amangkurat I sendiri juga pernah menghapus jejak Sultan Agung, kakeknya.
Ia memindahkan ibu kota dari Karta (warisan Sultan Agung) ke Plered dengan alasan “strategi pertahanan”.
Alasan sejatinya: menjauh dari bayang-bayang sang pendahulu.
“Dengan memindahkan istana, Amangkurat I bukan hanya memindahkan pusat kerajaan—ia memindahkan sejarah.”
Namun, sejarah membalas.
Kraton Plered akhirnya hancur dalam Pemberontakan Trunojoyo, dan babad yang dibakar tak mampu menyelamatkan warisan Mataram dari perpecahan.
Sejak saat itu, penghapusan memori menjadi tradisi baru yang menyala di balik setiap api kekuasaan Jawa.
Tiba di abad ke-19, Marshal Daendels datang membawa bendera Prancis dan obsesi “pemerintahan bersih.”
Langkah pertamanya: membakar arsip-arsip VOC yang disebutnya “sarang korupsi.”
Tapi lebih dari sekadar kebijakan administrasi, itu adalah pembersihan sejarah kolonial lama untuk menulis citra rezim baru yang lebih beradab.
Dua abad kemudian, pola itu berulang.
Ketika Soeharto menggantikan Soekarno, patung-patung proklamator diturunkan, nama jalan diganti, dan ribuan dokumen PKI dibakar.
Narasi “Orde Lama” dihapus demi “Orde Baru” yang steril dari dosa masa lalu.
“Setiap rezim ingin lahir suci. Dan untuk itu, sejarah lama harus disucikan dulu.”
Dari Batavia hingga Jakarta, penguasa selalu menulis sejarah seperti menulis surat cinta untuk dirinya sendiri.
Kini, memasuki 2024–2025, penghapusan jejak berpindah ke ranah digital.
Pejabat purnatugas menghapus ribuan tweet lama, terutama yang berpotensi kontroversial.
Akun seperti @menteriX tiba-tiba bersih—seolah tak pernah ada perdebatan, janji, atau polemik.
Di Wikipedia, “perang suntingan” menjadi bentuk baru perebutan legitimasi.
Artikel tentang IKN kerap diubah oleh IP pemerintah dan akun anonim, saling berebut menentukan versi “yang sah” dari sejarah pembangunan.
Sementara itu, Kurikulum Sejarah 2024 kembali direvisi.
Film Pengkhianatan G30S/PKI tak lagi wajib tayang; generasi muda belajar dari versi yang lebih “disterilkan.”
“Yang dibakar bukan lagi naskah, tapi timeline. Bedanya, dulu abu terbang ke langit—kini jejaknya abadi di cache server.”
Perubahan alat tak mengubah watak.
Hanya kini, setiap penghapusan justru meninggalkan jejak digital yang lebih keras kepala daripada batu prasasti.
Menghapus jejak pendahulu adalah naluri politik yang tak mengenal zaman.
Dulu dengan palu dan api; kini dengan delete key dan bot edit.
Namun, di era digital, penghapusan total hanyalah ilusi.
Setiap jejak yang dihapus justru menimbulkan pertanyaan baru: “Mengapa dia hapus ini?”
Pertanyaan itulah yang menjadi monumen abadi bagi penguasa lama.
Maka, daripada sibuk membersihkan masa lalu, penguasa bijak menulis narasi yang tahan banting.
Karena di zaman ini, sejarah bukan lagi milik pemenang—
melainkan milik mereka yang paling banyak di-screenshot.
Sumber Digital:
Muhammad Rodhi Mu’amari
-pemerhati politik, sejarah dan geopolitik