Program KNMP Siap Perkuat Ketahanan Pangan

Nasional – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 35 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahap 1 rampung pada Januari 2026. Proyek ini diprioritaskan salah satunya untuk menyokong ketahanan pangan nasional melalui integrasi langsung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden.

Saat ini, progres pembangunan KNMP rata-rata sudah diatas 80 persen. Seluruh pembangunan tahap satu ditargetkan beres pada akhir Januari, kecuali untuk lokasi terdampak bencana paling lambat Februari 2026.

Di Bulukumba, Sulawesi Selatan, bahkan fasilitas KNMP yakni mobil pendingin, sudah dimanfaatkan untuk mendukung pengiriman ikan yang akan diekspor ke Arab Saudi. Selain mobil pendingin, gudang beku (cold storage) juga sudah terbangun.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksana Pembangunan KNMP, Trian Yunanda, menyatakan bahwa infrastruktur gudang beku di seluruh lokasi KNMP akan dioptimalkan sebagai hub logistik protein.

“Nanti kita akan interkoneksikan dengan program MBG dari Bapak Presiden jadi harapannya mudah-mudahan di semua lokasi gudang bekunya itu bisa menjadi nanti tempat pemasok protein ikan untuk kegiatan MBG,” ujar Trian di Jakarta.

Selain mendukung MBG, KNMP berfungsi memperkuat ekonomi pesisir dengan menghubungkan hasil tangkapan ke sektor wisata dan industri kuliner lokal. KKP juga telah menyiapkan sistem off taker (pembeli siaga) untuk menjamin kepastian harga dan penyerapan produk nelayan secara konsisten.

“Proses selanjutnya tentunya di penguatan kelembagaannya agar seluruh masyarakat yang berada di Kampung Nelayan Merah Putih itu nelayannya bisa segera menjadi anggota dari KDMP yang mengoperasionalisasikan. “Di sini kita juga sudah komunikasi dengan Kepala Dinas, off taker-nya juga sudah siap,” tegas Trian.

Pembangunan KNMP mencakup sarana dan prasarana produksi, balai pelatihan dan pelaksanaan pelatihan, serta pusat UMKM dan pasar ikan. Beberapa rincian bangunannya seperti dermaga, gedung beku, pabrik es, balai pelatihan, shelter coolbox, sentra kuliner, stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan, ruang ibadah, tempat pengelolaan sampah, bengkel kapal, hingga kantor pengelolaan.

“Selain pembangunan fisik, social engineering juga dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia, koperasi, kewirausahaan, termasuk kelengkapan sertifikasi, standarisasi dan perizinan. Langkah ini agar masyarakat pengelola memiliki kemampuan pengelolaan fasilitas yang ada, serta mampu mengembangkan usaha yang dijalankan menjadi berkelanjutan seperti yang sudah berjalan di Biak, Papua,” ungkap Trian.

Program ini bukan hanya membangun sarana prasana, tapi bagaimana mengubah wajah kampung nelayan yang selama ini dikenal sebagai kantong-kantong kemisikan menjadi lebih produktif, modern, dan berdaya saing. Para nelayan selama 80 tahun ini sudah menjadi penggerak ekonomi nasional dan penyedia protein bangsa, namun masih banyak yang belum sejahtera.

Pembangunan di tiap-tiap lokasi KNMP direncanakan akan memakan waktu sekitar 3,5 bulan untuk tahap pertama. Hasil program ini juga diplot untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui produk kelautan perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menegaskan KKP berkomitmen menjamin ketersediaan protein ikan berkualitas di dapur-dapur umum program MBG di seluruh Indonesia.

Sekedar catatan, program KNMP mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo sebagai upaya mensejahterakan masyarakat perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pembangunan target 1.100 kampung akan dilaksanakan bertahap setiap tahun.

KKP memastikan pelaksanaan program ini untuk mendukung peningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana prasana perikanan dari hulu sampai hilir.

Pembangunan KNMP mencakup sarana dan prasarana produksi, balai pelatihan dan pelaksanaan pelatihan, serta pusat UMKM dan pasar ikan. Beberapa rincian bangunannya seperti dermaga, gedung beku, pabrik es, balai pelatihan, shelter coolbox, sentra kuliner, stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan, ruang ibadah, tempat pengelolaan sampah, bengkel kapal, hingga kantor pengelolaan.

Langkah ini agar masyarakat pengelola memiliki kemampuan pengelolaan fasilitas yang ada, serta mampu mengembangkan usaha yang dijalankan menjadi berkelanjutan seperti yang sudah berjalan di Biak, Papua.