Hilirisasi Ayam Terintegrasi Untungkan Peternak

Nasional – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memastikan program hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone akan memberikan keuntungan langsung bagi peternak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program ini, Kementerian Pertanian (Kementan) menghadirkan sistem usaha yang menjamin ketersediaan bibit (Day Old Chick /DOC), pakan, dan pemasaran hasil, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pedesaan.

Amran menegaskan bahwa program hilirisasi ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional sesuai arahan Presiden Prabowo, dengan tujuan utama menyejahterakan peternak melalui kepastian bibit (DOC) yang terjangkau, peningkatan daya saing, dan kestabilan usaha.

“Kita ingin BUMN masuk untuk menjamin harga DOC, pakan, dan pullet dan terjamin kualitas serta kuantitasnya dengan harga yang membuat peternak bahagia dan untung. Ini juga duharapkan akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Inilah program Presiden RI,” ujar Amran.

Melalui keterlibatan BUMN, negara hadir memberikan kepastian bagi peternak, dari bibit, rantai pasok hingga pemasaran hasil usaha, sehingga harga tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh pasar bebas yang sering merugikan peternak/produsen kecil.

Hilirisasi ayam terintegrasi diharapkan menjadi model produksi modern di mana proses pembibitan, pakan, budidaya, pengolahan, dan distribusi berjalan dalam satu sistem. Dengan sistem ini, peternak dapat menekan biaya produksi, memastikan kualitas daging ayam nasional meningkat, sekaligus memperluas lapangan kerja lokal.

“Sekarang kita bisa swasembada, petani bahagia, harga HPP baik, stoknya banyak. Arah kita jelas, semua komoditas pertanian harus berdaulat. Ini adalah pengendali inflasi terbaik, karena nanti harga pakan turun, DOC turun. Kita bergerak dari hulu, lalu hilirnya menyentuh seluruh peternak di Indonesia. Kalau peternak sejahtera, negara akan kuat,” tegas Amran.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan, proyek ini akan memperkuat posisi provinsinya sebagai pusat pengembangan peternakan nasional dan penggerak ekonomi pedesaan.

“Sulawesi Selatan siap menjadi lumbung dan pusat pengembangan peternakan nasional. Proyek hilirisasi ini akan memperkuat ekosistem peternakan, meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” ujar Sudirman.

Sehingga dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara, proyek hilirisasi ini menjadi langkah konkret negara dalam mewujudkan sistem peternakan yang efisien, berkelanjutan, dan berpihak pada peternak.

Sebelumnya, alam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional, seluruh pemangku kepentingan sepakat menetapkan harga acuan ayam hidup di tingkat peternak sebesar Rp18.000/kilogram (kg) untuk semua ukuran bobot panen, berlaku nasional mulai 19 Juni 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen negara melindungi peternak kecil dan mandiri.

“Seluruh pihak telah menyepakati harga livebird paling rendah Rp18.000/kg sebagai bentuk perlindungan terhadap peternak mandiri dan usaha kecil. Kami harap semua pelaku usaha mematuhi harga kesepakatan karena ini adalah hasil konsensus bersama untuk keberlangsungan industri perunggasan nasional yang sehat dan adil,” kata Agung.

Agung menyampaikan bahwa berdasarkan data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia per 16 Juni 2025, harga livebird di lapangan masih fluktuatif di kisaran Rp15.000-Rp17.000/kg, padahal HPP peternak berada di kisaran Rp16.935-Rp17.646/kilogram.

“Situasi ini tidak normal. Jika harga jual livebird terus berada di bawah HPP, maka akan mengancam keberlanjutan usaha peternak mandiri,” jelas Agung.

Agung menjelaskan kondisi fluktuatif harga tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, namun disebabkan juga oleh faktor nonteknis, seperti psikologi pasar dan praktik niaga yang tidak efisien. Terdapat persoalan struktural dalam rantai pasok ayam hidup yang panjang dan didominasi oleh broker dengan margin perdagangan lebih dari 67 persen.

Sebelumnya Satuan Tugas (Satgas) Pangan mengungkapkan bahwa sebelumnya juga telah dilakukan pemantauan di pusat penjualan livebird perusahaan integrator di wilayah Banten dan Jawa Barat. Hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya indikasi manipulatif di pasar, termasuk dugaan persengkokolan antara oknum peternak dan broker yang sengaja membentuk harga di bawah HPP.