Pemerintah Perkuat UMKM di Ekosistem Industri Batam

UMKM – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggandeng Badan Pengusahaan (BP) Batam dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Berkoolaborasi untuk memperkuat ekosistem pengembangan UMKM di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Kolaborasi ini difokuskan pada perluasan akses pembiayaan, peningkatan investasi, serta integrasi pengusaha UMKM ke dalam rantai pasok industri yang berkembang di wilayah tersebut.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, menyampaikan melalui kerja sama ini, para pengusaha UMKM di KPBPB Batam akan memperoleh dukungan strategis yang lebih menyeluruh, mulai dari pendampingan ekspor, peningkatan kapasitas usaha, pemanfaatan aset milik BP Batam, hingga pemetaan peluang untuk masuk ke dalam rantai pasok kegiatan investasi.

“Melalui penyediaan akses permodalan dan investasi yang lebih luas, peningkatan kapasitas pengusaha UMKM, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok kegiatan investasi di KPBPB Batam, kami berharap UMKM dapat naik kelas, menjadi penopang ekonomi lokal, dan mampu berkompetisi sebagai bagian dari rantai nilai global,” ujar Wamen UMKM Helvi Moraza.

Menurut Helvi, kerja sama ini didorong oleh besarnya potensi ekonomi Batam yang terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, realisasi investasi di Batam tercatat mencapai Rp69,30 triliun, melampaui target Rp60 triliun atau sekitar 115 persen dari sasaran yang ditetapkan.

Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor domestik maupun asing terhadap Batam sebagai pusat perdagangan dan industri nasional. Kondisi ini sekaligus membuka peluang besar bagi pengusaha UMKM lokal untuk menjadi bagian dari ekosistem industri, termasuk sebagai mitra rantai pasok dan offtaker bagi industri besar yang beroperasi di Batam.

“Di balik derasnya arus investasi di Batam, terdapat denyut nadi perekonomian yang sesungguhnya, yaitu UMKM. Kontribusi pengusaha UMKM Batam tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah penyerap tenaga kerja terbesar, penggerak ekonomi berbasis masyarakat, sekaligus benteng ketahanan ekonomi ketika terjadi gejolak,” kata Helvi.

Kementerian UMKM, Helvi menjelaskan, berkomitmen untuk terus memastikan terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui regulasi yang mendukung serta akses yang setara bagi seluruh pengusaha UMKM.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk bersama-sama mendorong transformasi ekonomi melalui pengembangan ekosistem UMKM yang maju dan berdaya saing di KPBPB Batam,” ujar Helvi.

Sebagai langkah awal atau pilot project, melalui program ACCES (Accelerating Capital Resources for Medium Enterprises), Kementerian UMKM akan melakukan pendampingan akses pembiayaan serta pelatihan peningkatan kapasitas usaha bagi pengusaha UMKM di KPBPB Batam dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, Kementerian UMKM juga menegaskan bahwa keterlibatan pengusaha UMKM dalam jaringan toko ritel mampu menciptakan nilai ekonomi yang signifikan, dengan potensi transaksi mencapai Rp5,65 triliun per tahun.

“Adapun untuk memperkuat kemandirian pengusaha UMKM dan toko ritel, Kementerian UMKM terus menjalankan sejumlah program strategis, antara lain integrasi satu data melalui SAPA UMKM, penguatan ekosistem kewirausahaan lewat Entrepreneur Hub, formalisasi usaha melalui perizinan dan sertifikasi, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta perluasan akses pasar melalui jaringan kemitraan dan pemanfaatan infrastruktur publik,” papar Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik.

Sebelumnya, Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengaakan “ekonomi Indonesia tetap resilien karena peran toko ritel. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan sektor ritel sebagai bagian dari pemerataan ekonomi.”

Disisi lain untuk mendorong sektor UMKM, berkolaborasi dengan berbagai sektor untuk memperluas jangkauan pasar pelaku usaha lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) itu penting. Salah satunya, dengan bersinergi dengan platform niaga elektronik (e-commerce).

“Kami terus mendukung pelaku usaha lokal mengembangkan usahanya. Untuk memperluas jangkauan pasar dan mendorong ekspor, perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso.