Pemerintah Salurkan Rp1,8 Triliun untuk Tambah Rangkaian Kereta

Nasional – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyalurkan Rp1,8 triliun untuk PT KAI (Persero) pada 2025 dalam rangka pengadaan sarana rangkaian kereta (trainset) dan retrofit atau peremajaan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran (TA) 2024.

“PMN Tunai di tahun 2025 telah diterbitkan peraturan pemerintahnya (PP), di mana untuk PT KAI Rp1,8 triliun. Itu PP 51,” ujar Rionald dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Rionald menjelaskan bahwa sektor perkeretaapian memiliki kontribusi sebesar 0,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Lebih lanjut, kontribusi sektor perkeretaapian terhadap pajak sebesar Rp4,3 triliun dan kontribusi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp1,3 triliun. “Yang penting kita perhatikan adalah manfaat lingkungan. Dengan menggunakan angkutan kereta api, maka kita bisa melakukan pengurangan emisi sebanyak 5,21 juta ton CO2 hingga tahun 2040,” ujar Rionald.

Rionald menyampaikan pertumbuhan angkutan penumpang perkeretaapian mengalami pertumbuhan di tahun 2024 sebesar 16 persen untuk angkutan penumpang, sedangkan angkutan barang tumbuh 9 persen.

Komisi XI DPR RI, yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta perbankan dan lembaga keuangan nonbank, menyetujui pencairan penyertaan modal negara (PMN) tunai pada APBN Tahun 2025 bagi empat BUMN total Rp11,5 triliun, salah satunya untuk pengadaan trainset dan retrofit KRL Jabodetabek oleh PT KAI dengan PMN Rp1,8 triliun.

Selain penyertaan modal negara (PMN) kepada PT KAI, PMN yang disetujui pencairannya juga untuk PT Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp473 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebesar Rp2,5 triliun, serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp6,684 triliun.

Komisi XI DPR menegaskan bahwa seluruh PMN tahun anggaran 2025 diarahkan untuk melaksanakan penugasan pemerintah. PT KAI didorong meningkatkan pelayanan dan modernisasi sarana KRL dengan produksi INKA serta memperkuat struktur modal dalam menjalankan public service obligation (PSO).