Indonesia Ekspor 545 Ton Produk Unggas

Ekonomi – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman melepas ekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke Singapura, Jepang, dan Timor Leste secara bertahap hingga 31 Maret 2026. Langkah ini menegaskan posisi industri perunggasan nasional yang tidak hanya telah swasembada ayam dan telur, tetapi juga mulai memperluas ekspansi ke pasar global.

Amran pun menegaskan Indonesia telah mencapai swasembada ayam dan telur dan memiliki kapasitas produksi yang kuat.

“Sekarang ini kita sudah swasembada telur, ayam, beras, dan seterusnya. Nah ini kita dorong ekspor ke negara-negara lain. Sekarang ada 10 tujuan negara langgaran ekspor kita. Hari ini ada 3 negara tujuan kita akan kirim telur, ayam, atau produk unggas dan turunannya,” tegas Amran di Jakarta.

Amran juga menekankan bahwa keberhasilan ekspor menjadi bukti Indonesia tidak bergantung pada impor ayam.

“Kita sepakat bagaimana menjadi lumbung pangan dunia. Karbohidrat dan protein. Sekarang protein, ini dari, khususnya dari unggas, sudah swasembada dan ekspor,” ujar Amran.

Amran menegaskan bahwa lonjakan produksi tidak boleh berujung pada anjloknya harga di tingkat peternak. Untuk itu, pemerintah mengendalikan surplus melalui mekanisme penyerapan domestik termasuk pemanfaatan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperluas akses ekspor. Langkah ini dilakukan agar keseimbangan pasokan dan harga tetap terjaga.

Ekspor dilakukan oleh empat perusahaan nasional dengan kontribusi terbesar berasal dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk yang mengekspor 517 ton telur konsumsi atau setara 8,13 juta butir ke Singapura senilai Rp 15,90 miliar.

Pada 3 Maret 2026 saja, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk mengirim 41,3 ton telur senilai sekitar Rp 1,2 miliar. Selain itu, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mengekspor 6 ton olahan ayam ke Singapura senilai sekitar Rp 1 miliar. PT Taat Indah Bersinar mengirim 22 ton olahan ayam dan karkas ke Timor Leste senilai Rp 837 juta. Sementara PT Malindo Food Delight menembus pasar Jepang dengan 6 ton produk olahan seperti nugget dan karaage senilai Rp 271,3 juta.

Bagi pelaku usaha, ekspor ini memberi kepastian pasar di tengah produksi nasional yang melimpah. Pemerintah memanfaatkan surplus untuk menjaga harga di tingkat peternak tetap stabil sekaligus memperluas akses global.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa keberhasilan ekspor tidak terlepas dari penguatan sistem kesehatan hewan, jaminan keamanan pangan, serta pengawasan berbasis standar internasional.

“Setiap produk yang diekspor telah melalui proses sertifikasi veteriner dan pengawasan ketat sesuai persyaratan negara tujuan. Kami memastikan aspek traceability, biosekuriti, dan keamanan pangan terpenuhi agar ekspor berkelanjutan,” ujar Agung.

Agung menambahkan bahwa pembukaan dan pemeliharaan akses pasar luar negeri dilakukan melalui diplomasi veteriner yang intensif.

“Kami terus memperkuat komunikasi teknis dengan otoritas veteriner negara mitra. Kepercayaan pasar internasional harus dijaga dengan konsistensi mutu dan kepatuhan terhadap standar,” kata Agung.

Sehingga dengan produksi yang melimpah dan pasar ekspor yang terus tumbuh, pelaku usaha perunggasan nasional kini berada pada posisi yang lebih kuat. Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan akan terus mengawal keseimbangan antara surplus produksi, stabilitas harga di tingkat peternak, serta perluasan pasar global, sehingga industri unggas nasional semakin mandiri dan berdaya saing.

Lebih dari itu, sebelumnya dukungan terhadap program hilirisasi perunggasan nasional terus mengalir dari berbagai asosiasi peternak rakyat. Mereka menilai langkah pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membangun ekosistem perunggasan hulu dan hilir sebagai terobosan penting memperkuat keberlanjutan usaha, stabilitas harga, dan pemerataan pasokan nasional, terutama di luar Pulau Jawa.

Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Singgih Januratmoko, menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi menjawab kebutuhan industri perunggasan nasional, tidak hanya dalam hal produksi ayam, tetapi juga penguatan dari sisi infrastruktur hingga pemasaran.

“Kami mendukung. Harapannya pemerintah dapat masuk ke sektor-sektor strategis seperti misalnya pabrik pakan, dan yang paling penting bagi broiler adalah tersedianya RPH yang memadai,” ujar Singgih.