Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Pemerintah – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen administratif mengenai pemasukan dan pengeluaran negara. Menurutnya, APBN merupakan instrumen strategis bangsa untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus menjadi bagian dari pertahanan negara dalam dimensi ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di hadapan sidang paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBN harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBN adalah alat perjuangan bangsa,” tegas Prabowo. Ia menilai pengelolaan fiskal negara tidak boleh semata dipandang sebagai proses teknokratis, tetapi harus menjadi instrumen untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan masa depan Indonesia.
Presiden juga menyoroti pentingnya APBN dalam mendukung agenda strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, energi, hilirisasi industri, pembangunan sumber daya manusia, hingga penguatan pertahanan dan keamanan negara. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia sendiri.
Dalam arah kebijakan fiskal 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen dengan tetap menjaga defisit APBN pada level sehat sekitar 1,8–2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah juga berupaya menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial melalui optimalisasi belanja negara yang lebih produktif.
Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir melalui APBN untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat di tengah tantangan global, termasuk ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan rantai pasok internasional.
Selain memperkuat program sosial dan pembangunan, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan kebocoran devisa negara. Langkah tersebut dinilai penting agar hasil kekayaan nasional benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan dan industrialisasi nasional.
Pemerintah menilai APBN ke depan harus semakin adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat luas. Dengan pendekatan tersebut, APBN diharapkan tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga menjadi fondasi ketahanan nasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif.