Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Oleh: Muhammad Rodhi Mu’amari
Opini – Pengumuman formasi kabinet oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto selalu menjadi show politik yang dinanti. Namun, drama yang paling menarik seringkali terjadi di balik tirai.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), baru-baru ini membongkar sebuah rahasia yang mengungkapkan dinamika penempatan posisi ekonomi paling krusial. Dalam acara Townhall Meeting Satu Tahan Kemenko Pangan (21/10), Zulhas mengungkapkan bahwa posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian awalnya ditawarkan kepada Bahlil Lahadalia.
Alih-alih mengambil alih komando ekonomi makro, Bahlil justru melakukan manuver yang Zulhas sebut sebagai “canggih.” Bahlil menyarankan agar kursi strategis itu diisi oleh Zulhas, dengan alasan pengalaman seniornya.
”Sebetulnya Pak Bahlil itu ditawarin Menko Ekonomi. Tapi Pak Bahlil kan canggih ya. Dia lempar. ‘Jangan saya pak. Itu Pak Zul (Zulhas) aja. Itu mantan Mendag, mantan Menteri Kehutanan, Mantan Ketua MPR pak. Jadi kalau menko cocok untuk Pak Zul.’ (Bahlil) lempar ke saya,” ujar Zulhas, sebagaimana dilaporkan oleh CNN Indonesia.
Mengapa seorang tokoh yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan dan reputasi eksekutor yang kuat seperti Bahlil Lahadalia menolak posisi Menko Perekonomian?
Keputusan Bahlil untuk melepas posisi kunci ini dapat dibaca sebagai strategi yang cermat dalam politik kabinet, menggeser fokus dari kursi koordinasi ke arena yang mungkin lebih dikuasai atau diinginkan:
Menko Perekonomian adalah posisi yang paling bertanggung jawab atas stabilitas makroekonomi, mencakup urusan Moneter, Fiskal, hingga perdagangan. Posisi ini rentan terhadap kritik dan memerlukan koordinasi yang sulit dengan bank sentral dan kementerian lain.
Bahlil, yang memiliki latar belakang kuat di eksekusi investasi dan proyek, mungkin melihat peran lain (seperti mengurus investasi atau sektor riil) sebagai arena yang lebih sesuai untuk mencapai target langsung Presiden, sekaligus menghindari kompleksitas dan friksi politik yang melekat pada Menko Perekonomian.
Dengan menyarankan nama lain—bahkan yang berpengalaman seperti Zulhas—Bahlil menegaskan bahwa pengaruhnya tidak hanya bergantung pada posisi formalnya. Bahlil berfungsi sebagai kingmaker atau pemain kunci yang tetap didengar oleh Presiden terpilih.
Manuver ini memungkinkannya mempertahankan kedekatan dengan pusat kekuasaan sambil menempatkan individu yang acceptable di posisi Menko, sebuah langkah politik yang low-profile namun berdampak tinggi.
Keputusan ini juga mencerminkan kebutuhan kabinet untuk menempatkan spesialis. Bahlil menolak peran sebagai koordinator yang sifatnya umum, dan memilih fokus pada keahliannya di sektor tertentu yang ia anggap lebih vital.
Menariknya, Zulhas sendiri pada akhirnya mengajukan permohonan khusus kepada Presiden terpilih untuk fokus pada bidang Pangan, teringat janjinya pada keluarga petani. Kejadian ini semakin menunjukkan bahwa tokoh-tokoh kunci dalam formasi kabinet kini lebih memilih spesialisasi dan kesesuaian passion daripada sekadar posisi bergengsi.
Kisah di balik layar ini mengajarkan satu hal: pengaruh Bahlil Lahadalia dalam kabinet baru mungkin tidak diukur dari seberapa tinggi posisinya, tetapi seberapa strategis dan efektif ia dalam mempengaruhi penempatan jabatan kunci lainnya.
Keputusan Bahlil “menolak” Menko Perekonomian ini menunjukkan pergeseran prioritas: dari dominasi koordinasi menjadi dominasi eksekusi di sektor riil. Dan di tengah dinamika ini, ia membuktikan diri sebagai tokoh yang perhitungannya dipertimbangkan secara serius.