Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Defisit APBN 2025 Bengkak Jadi 2,92 Persen, Sinyal Bahaya bagi Ekonomi Nasional?
Share your love
Ekonomi – Kondisi ‘kesehatan’ kantong negara tengah menjadi sorotan tajam. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Desember 2025 tercatat melebar hingga Rp695,1 triliun. Angka ini setara dengan 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebuah posisi yang nyaris menyentuh ‘garis merah’ atau batas aman 3 persen yang ditetapkan undang-undang.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, langsung melayangkan peringatan keras kepada pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Purbaya. Ia menekankan bahwa disiplin fiskal bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah badai ketidakpastian global.
“Defisit APBN 2025 memang masih sesuai ketentuan undang-undang karena di bawah 3 persen. Namun, angka 2,92 persen ini sangat dekat dengan batas maksimal. Ke depan, pemerintah harus memastikan defisit tetap terjaga agar kepercayaan publik tidak rontok,” tegas Anis di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Potret Realisasi APBN 2025: Pendapatan Loyo, Utang Meroket
Jika membedah data lebih dalam, potret keuangan negara sepanjang 2025 menunjukkan ketimpangan yang mengkhawatirkan. Dari sisi pundi-pundi negara, realisasi pendapatan negara hanya mampu menyentuh angka Rp2.756 triliun. Capaian ini hanya memenuhi 91,7 persen dari target awal sebesar Rp2.865 triliun, bahkan lebih rendah dibandingkan performa tahun 2024.
Berbanding terbalik dengan pendapatan yang lesu, syahwat belanja negara justru tetap kencang. Tercatat, realisasi belanja menembus Rp3.451 triliun atau sekitar 95,3 persen dari pagu yang disiapkan. Meski belum terserap 100 persen, angka belanja ini naik signifikan jika disandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.
Akibat jomplangnya pemasukan dan pengeluaran, pemerintah terpaksa menarik pembiayaan utang secara agresif. Realisasi pembiayaan anggaran melonjak hingga Rp744 triliun. Angka ini setara dengan 120 persen dari target awal yang hanya dipatok sebesar Rp662 triliun, sekaligus menjadi beban tambahan bagi ketahanan fiskal di masa depan.
