GREAT Institute: Gejolak Timur Tengah Tekan Rupiah dan APBN

Nasional – Lembaga kajian GREAT Institute menilai langkah awal Pemerintah Indonesia dalam merespons gejolak ekonomi global akibat konflik Iran dengan poros Israel–Amerika Serikat sudah berada di jalur yang tepat.

Meski demikian, peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino mengingatkan adanya risiko besar terhadap APBN 2026, di mana defisit berpotensi melampaui batas hukum 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ketegangan di Timur Tengah yang tereskalasi sejak akhir Februari 2026 mendisrupsi jalur energi di Selat Hormuz.

Dampaknya, harga minyak mentah Brent melonjak mendekati 120 dolar AS per barel dan menekan nilai tukar Rupiah ke kisaran Rp16.900 hingga Rp17.058 per dolar AS.

Kebijakan pemerintah dalam merespons ini yakni meluncurkan 8 butir transformasi budaya kerja nasional, mencakup work from home (WFH) bagi ASN, efisiensi perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian/lembaga, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 5 hari, dan penguatan efisiensi energi.

Ia menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut relevan dan terukur untuk tahap awal. Namun, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan jangka panjang.

“Pemerintah sudah mengambil langkah awal yang penting. Tetapi kita harus jujur bahwa ini baru fase pertama. Kalau tekanan global bertahan lebih lama dan lebih dalam, pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah sudah bertindak, melainkan apakah paket respons yang ada masih cukup untuk menjaga APBN, stabilitas harga, dan kepercayaan pasar,” kata Yossi, Kamis (2/4/2026).

Yossi mengatakan, struktur energi nasional yang masih bergantung pada impor BBM membuat fiskal Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal. Ketahanan energi ini kata dia, harus dipandang sebagai isu kedaulatan ekonomi.

Adapun dalam kajiannya, GREAT Institute menyusun model simulasi 5 skenario berdasarkan variabel harga minyak, kurs rupiah, imbal hasil obligasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Terdapat 3 skenario utama yang menonjol.

Pertama, jika harga minyak di rentang 93-97 dolar AS per barel, defisit diperkirakan mencapai 3,25-3,55 persen PDB.

Kedua, jika disrupsi berlanjut dan harga minyak di rentang 95-105 dolar AS per barel, defisit diprediksi pada 3,40-3,80 persen PDB.

Ketiga, jika eskalasi berkepanjangan mendorong harga minyak ke 105-120 dolar AS per barel, defisit bisa membengkak hingga 3,80-4,30 persen PDB.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute lainnya, Adrian Nalendra Perwira, menjelaskan bahwa pada skenario pertama dan kedua, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan efisiensi tanpa kebijakan yang drastis.

“Pada skenario pertama dan kedua, penyesuaian harga BBM subsidi belum menjadi instrumen utama. Fokusnya masih pada disiplin fiskal, reprioritisasi belanja, evaluasi kerja fleksibel ASN, pengaturan MBG lima hari beserta pembekuan ekspansi penerima baru bila tekanan berlanjut, serta efisiensi belanja yang multiplier-nya rendah. Di tahap ini, negara masih punya ruang untuk menahan tekanan tanpa langsung masuk ke keputusan yang mahal secara politik,” jelas Adrian.

Ia merinci, pada skenario pertama, kebijakan WFH dan efisiensi MBG dapat menghemat sekitar Rp21,1 triliun. Jika ditambah efisiensi lain, total penghematan bisa mencapai Rp43,3 triliun.

Pada skenario kedua, potensi penghematan dari kebijakan serupa ditaksir mencapai Rp35 triliun dengan tambahan efisiensi anggaran lain sebesar Rp68 triliun.

Namun, situasi menjadi kritis jika masuk ke skenario ketiga. Adrian menegaskan bahwa instrumen administratif tidak akan lagi mencukupi. “Pada skenario tiga, opsi menaikkan harga BBM subsidi mulai diperlukan untuk menutup defisit. Kenaikan harga pertalite sebesar Rp1.000 per liter dan solar sebesar 500 rupiah per liter diproyeksikan memberikan tambahan penghematan bersih sebesar Rp25,5-30,9 triliun,” kata dia.

“Bersamaan dengan kenaikan harga BBM, pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan energi yang disertai kompensasi sosial yang memadai bagi kelompok rentan. Dari sisi efisiensi anggaran, jumlahnya sudah harus mencapai sekitar Rp125-130 triliun untuk menghindari defisit fiskal di atas 3 persen PDB. Dari sisi institusi, pemerintah perlu mempersiapkan pembentukan tiga satgas dan rancangan escape clause fiskal.” lanjut Adrian.

Sebagai langkah antisipasi, GREAT Institute merekomendasikan pembentukan 3 satuan tugas (Satgas), yaitu Satgas Reformasi Utang, Satgas Reformasi Penerimaan Negara, dan Satgas Credit Rating.

Hal ini dinilai penting untuk menjaga komunikasi dengan pasar dan kredibilitas fiskal di mata investor internasional. Adrian menekankan bahwa menjaga kredibilitas fiskal bukan sekadar menahan angka di atas kertas.

Menurutnya yang harus diyakinkan adalah bahwa pemerintah punya peta jalan masuk akal untuk meningkatkan penerimaan dan kembali ke jalur konsolidasi.

“Yang harus diyakinkan kepada pasar dan lembaga pemeringkat bukan hanya bahwa pemerintah ingin disiplin, tetapi bahwa pemerintah punya peta jalan yang masuk akal untuk meningkatkan penerimaan, mengelola utang, dan kembali ke jalur konsolidasi”.