President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Inggrid Siburian. Dok. Tangkapan Layar
Ekonomi – Pada Januari 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Shell. Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia, Ingrid Siburian, mengungkapkan bahwa kekosongan stok ini disebabkan oleh hambatan pada rantai pasok yang berada di luar kendali perusahaan. Pernyataan ini memicu spekulasi di kalangan netizen yang menduga adanya campur tangan pemerintah dalam proses distribusi BBM.
Lebih lanjut, Ingrid menjelaskan bahwa Shell telah mengajukan permohonan neraca komoditas untuk tahun 2025 sebagai dasar persetujuan impor sejak September 2024. Namun, persetujuan tersebut baru diterima pada 20 Januari 2025, sementara izin impor keluar tiga hari kemudian. Akibatnya, sekitar 25 persen SPBU Shell sudah mengalami kekosongan stok untuk beberapa varian BBM pada saat izin diperoleh. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat mengenai efisiensi birokrasi dan potensi monopoli dalam pengelolaan BBM di Indonesia.
Tidak hanya Shell, BP-AKR juga menghadapi masalah serupa. Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Vanda Laura, mengakui bahwa beberapa jaringan SPBU BP tidak dapat melayani penjualan BBM secara lengkap karena keterbatasan stok. Proses pengadaan yang memakan waktu hingga 40 hari, ditambah dengan antrean kapal di terminal Jakarta, menjadi faktor penghambat distribusi BBM. Kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan adanya monopoli dan kurangnya persaingan sehat dalam industri BBM nasional.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa kementeriannya telah memberikan persetujuan impor untuk BP, Shell, dan pelaku usaha lainnya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa SPBU swasta tersebut tetap mengalami kekosongan BBM. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang efektivitas regulasi dan transparansi dalam pengelolaan distribusi BBM di Indonesia.
Situasi ini memicu perdebatan di media sosial, di mana banyak netizen mengekspresikan kekhawatiran mereka terhadap potensi monopoli dan kurangnya transparansi dalam industri BBM. Beberapa pihak mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perizinan dan distribusi BBM guna memastikan ketersediaan yang merata dan mencegah terjadinya kelangkaan di masa mendatang.
