Komitmen Pemerintah Perketat Pengawasan MBG

Nasional – Melalui penguatan pengawasan distribusi dan tata kelola dapur mitra, negara memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Langkah tegas ini sejalan dengan kebijakan penguatan akuntabilitas program sosial yang kini menjadi fokus utama pemerintah. Selain pengawasan administrasi, aspek keamanan pangan, transparansi harga bahan baku, hingga etika operasional mitra dapur menjadi perhatian serius. Pemerintah menilai bahwa MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas generasi bangsa, sehingga tidak boleh tercemar praktik-praktik tidak sehat seperti mark-up bahan pangan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang toleransi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.

“Pengawasan distribusi makan bergizi gratis kami perketat. Tidak boleh ada penyalahgunaan, baik dari sisi operasional maupun pengadaan bahan pangan. Ini program negara, bukan proyek bisnis pribadi,” tegas Nanik.

Nanik juga menyoroti praktik mark-up bahan baku yang dilakukan sebagian kecil mitra dapur.

“Kalau ada mitra SPPG atau dapur MBG yang terbukti melakukan mark-up bahan baku, tentu akan dikenakan sanksi tegas. Bisa berupa peringatan keras, penghentian kerja sama, sampai pemutusan kontrak. Negara tidak boleh dirugikan dan masyarakat tidak boleh dikorbankan,” ujar Nanik.

Dalam pernyataan lainnya, Nanik menekankan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama.

“Fokus kami bukan hanya distribusi, tetapi juga keamanan pangan. Bahan baku harus layak, sehat, dan sesuai standar gizi. Penggunaan fasilitas negara juga harus sesuai aturan, tidak boleh untuk kepentingan pribadi,” kata Nanik.

Penguatan pengawasan ini diperkuat oleh sistem pelaporan digital, audit berkala, serta pelibatan pemerintah daerah dan aparat pengawas internal pemerintah. Di berbagai daerah, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar pelaksanaan MBG berjalan seragam, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif, sehingga program ini benar-benar menjadi milik bersama.

Langkah ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, yang menekankan pentingnya integritas, tata kelola bersih, serta efektivitas program strategis nasional.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas bukan hanya soal anggaran besar, tetapi tentang kejujuran, disiplin, dan keberpihakan nyata kepada rakyat.

Lebih lanjut, pelaksanaan MBG selama Ramadan menitikberatkan pada fleksibilitas menu dan waktu distribusi. Penyesuaian tersebut diterapkan secara kontekstual, menyesuaikan kondisi penerima manfaat di tiap wilayah, mulai dari siswa sekolah, santri pesantren, hingga kelompok ibu hamil dan balita.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program tersebut tidak dihentikan selama Ramadan. Fokus utama pemerintah adalah menjaga keberlanjutan program sekaligus menghormati praktik keagamaan masyarakat.

“Kita tadi sudah memutuskan pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan tetap berjalan karena anak sekolah masuk, diberikan makanannya yang kering. Untuk muslim yang berpuasa dikasih makannya kering,” ujar Zulkifli Hasan.

Keputusan tersebut menandai perubahan pendekatan distribusi, khususnya bagi siswa muslim yang menjalankan puasa. Menu kering dipilih agar makanan dapat disimpan dan dikonsumsi saat waktu berbuka, tanpa mengurangi nilai manfaat program.

Sementara itu, sekolah berbasis masyarakat nonmuslim tetap mendapatkan MBG seperti biasa. Distribusi dilakukan pada pagi hari dengan menu reguler, tanpa perubahan skema. Mekanisme serupa juga berlaku bagi ibu hamil dan balita yang tidak menjalankan puasa, sehingga kesinambungan asupan gizi tetap terjaga.

Penyesuaian juga menyentuh lingkungan pesantren. Zulkifli menjelaskan bahwa tidak ada perubahan menu untuk santri, namun waktu distribusi disesuaikan dengan jadwal berbuka puasa.

“Nah, yang pesantren, geser waktu, ngasihnya sore pas buka. Jadi nggak ada perubahan,” pungkas Zulkifli.