Koperasi Desa dalam Program Makan Bergizi Gratis: Titik Temu Marhaenisme, Demokrasi Ekonomi, dan Budaya Geopolitik Nusantara

Nasional – Indonesia sejak awal tidak dibangun oleh satu golongan atau satu elite. Republik ini lahir dari kerja bersama berbagai kekuatan fungsional bangsa, petani, buruh, nelayan, ulama, tentara, teknokrat, dan kaum terdidik. Dalam pandangan para pendiri bangsa, pembangunan nasional bukan sekadar urusan administrasi negara, melainkan proses kebudayaan yang melibatkan rakyat sebagai pelaku sejarah.

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, menempatkan rakyat, yang ia sebut Marhaen, sebagai subjek politik dan ekonomi. Sementara Mohammad Hatta merumuskan fondasi kelembagaan ekonomi rakyat melalui koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Bagi Hatta, koperasi adalah perwujudan demokrasi ekonomi: rakyat bukan hanya penerima manfaat, tetapi pemilik dan pengendali proses produksi.

Dalam pembacaan kontemporer, gagasan ini sering dirangkum dalam pendekatan yang dikenal sebagai Golkar Marhaen Indonesia, sebuah kerangka ide yang menempatkan Marhaenisme bukan sebagai doktrin ideologis, melainkan sebagai politik karya: keberpihakan kepada rakyat yang diwujudkan melalui kerja nyata, kelembagaan ekonomi, dan keberlanjutan produksi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa hingga kini 199 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih) telah terlibat sebagai pemasok menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka ini diproyeksikan terus meningkat seiring perluasan cakupan program.

“Sudah ada Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi supplier SPPG sebanyak 199, dan diharapkan tahun ini kontribusi Koperasi Desa Merah Putih akan terus meningkat,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Secara keseluruhan, MBG melibatkan sekitar 61.857 pemasok, dengan kontribusi terbesar berasal dari UMKM sebanyak 26.899 unit, diikuti koperasi 7.098, BUMDes 806, BUMDesma 82, serta pemasok perorangan 26.703.

Dalam perspektif Golkar Marhaen Indonesia, keterlibatan koperasi desa ini menandai pergeseran penting: kebijakan sosial tidak lagi diposisikan semata sebagai belanja negara, melainkan sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat.

Model ini sejalan dengan pemikiran Sumitro Djojohadikusumo(Sumitronomics), yang menempatkan negara sebagai pengarah dan perencana pembangunan tanpa mematikan inisiatif rakyat. Negara menciptakan pasar dan kepastian, sementara rakyat mengisi ruang produksi.

Program MBG mencerminkan prinsip tersebut. Negara bertindak sebagai off-taker, sementara koperasi desa dan UMKM menjadi produsen utama. Dengan demikian, kebijakan publik berfungsi sebagai pengungkit ekonomi nasional dari bawah, bukan sekadar mekanisme distribusi bantuan.

Dalam kajian Budaya Geopolitik Nusantara, pembangunan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari posisi budaya dan ruang hidup bangsa. Nusantara bukan sekadar wilayah administratif, melainkan ruang peradaban yang dibentuk oleh desa, laut, adat, dan jejaring komunitas lokal.

Pendekatan ini memandang desa bukan sebagai pinggiran negara, melainkan sebagai simpul geopolitik internal, penyangga ketahanan pangan, stabilitas sosial, dan keberlanjutan ekonomi nasional. Ketika koperasi desa dilibatkan dalam program strategis seperti MBG, negara sesungguhnya sedang memperkuat fondasi geopolitik domestik.

Dalam kerangka ini, pangan tidak hanya dipahami sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai instrumen kedaulatan. Distribusi pangan berbasis koperasi desa menciptakan ketahanan dari hulu ke hilir, sekaligus menjaga agar nilai ekonomi tetap berputar di wilayah rakyat.

BGN menargetkan pembangunan 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah aglomerasi dan 8.617 SPPG di daerah terpencil. Hingga kini, 21.102 SPPG telah berdiri, menopang distribusi pangan berbasis produksi lokal.

Program MBG diproyeksikan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, dengan nilai ekonomi sekitar Rp21 miliar pada 2026. Dalam perspektif Budaya Geopolitik Nusantara, skala ini menunjukkan bagaimana kebijakan nasional dapat berdampak langsung pada revitalisasi ekonomi desa dan kohesi sosial lokal.

Tradisi politik karya menempatkan hasil kerja nyata sebagai ukuran utama keberhasilan kebijakan. Dalam diskursus ekonomi politik nasional, figur Bahlil Lahadalia kerap dipandang sebagai simbol transformasi pendekatan ini, yakni penguatan peran koperasi, UMKM, dan ekonomi daerah dalam struktur pembangunan nasional.

Pendekatan tersebut dibaca sebagai upaya menerjemahkan Marhaenisme ke dalam kebijakan yang operasional: memastikan bahwa pelaku ekonomi rakyat tidak berada di pinggiran, tetapi menjadi bagian dari arsitektur utama pembangunan.

Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa pembangunan nasional dapat dijalankan melalui kerja bersama negara dan rakyat. Dengan melibatkan koperasi desa, UMKM, dan BUMDes, kebijakan publik tidak berhenti pada distribusi manfaat, tetapi membangun struktur ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Di titik inilah gagasan Soekarno tentang Marhaen, Bung Hatta tentang koperasi, Sumitro tentang negara sebagai pengarah, serta pembacaan Budaya Geopolitik Nusantara dalam kerangka Golkar Marhaen Indonesia bertemu, sebagai sintesis ide, kebijakan, dan kebudayaan dalam pembangunan Indonesia hari ini.