Membaca Arah Zaman, Menjaga Pusat Ekonomi Bangsa

Opini – Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat dan kian terfragmentasi, ekonomi tak lagi bisa dibaca semata sebagai urusan angka dan pertumbuhan. Ia telah menjelma menjadi ruang pertarungan makna, kepentingan, dan kekuasaan. Dalam konteks ini, membaca ekonomi berarti membaca arah zaman, maca tenger-tengering jaman, agar bangsa tidak salah langkah di persimpangan sejarah.

Dalam kosmologi Jawa, dikenal prinsip eling lan waspada: kesadaran akan tujuan besar, sekaligus kewaspadaan terhadap perubahan yang datang diam-diam. Prinsip ini relevan dalam membaca dinamika ekonomi Indonesia hari ini, ketika tekanan global, transisi geopolitik, dan perubahan struktur pasar berlangsung bersamaan.

Dari kacamata geopolitik, ekonomi tidak pernah netral. Pasar global adalah arena kuasa, tempat negara-negara besar memproyeksikan pengaruh melalui perdagangan, investasi, teknologi, dan keuangan. Fragmentasi global, proteksionisme baru, serta perang dagang terselubung menandai pergeseran dari tatanan lama menuju dunia multipolar.

Indonesia tidak boleh sekadar menjadi objek. Dalam falsafah Jawa, bangsa yang tidak ngemong pancer-nya sendiri akan mudah digiring arus. Karena itu, kebijakan ekonomi harus dibaca bukan hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga dari posisi tawar dan kedaulatan strategis.

Di tengah turbulensi global, kekuatan ekonomi domestik, terutama UMKM, menjadi saka guru. Ini bukan romantisme, melainkan kalkulasi geopolitik. Negara yang memiliki basis ekonomi rakyat yang kuat lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat hingga ratusan triliun rupiah menunjukkan upaya negara memperkuat lapisan bawah ekonomi. Dalam pandangan budaya Jawa, ini adalah bentuk tumurun saka ndhuwur marang ngisor: kekuasaan dan sumber daya harus mengalir, bukan menumpuk di pusat.

Namun, keberlanjutan kebijakan ini menuntut disiplin tata kelola dan keberanian menjaga arah, agar ekonomi kerakyatan tidak terjebak menjadi sekadar program populis.

Transformasi perbankan dan sektor keuangan perlu dipahami sebagai proses ruwatan struktural. Penutupan dan konsolidasi lembaga keuangan bukan semata kegagalan, tetapi bagian dari upaya membersihkan sistem agar lebih sehat dan dipercaya publik.

Dalam tradisi Jawa, kepercayaan adalah modal batin. Tanpa kepercayaan, sistem keuangan hanya menjadi bangunan teknis tanpa roh. Karena itu, reformasi kelembagaan harus disertai konsistensi kebijakan dan keberpihakan yang jelas pada stabilitas jangka panjang.

Kerja sama sumber daya manusia lintas negara, termasuk dengan Tiongkok, harus ditempatkan dalam kerangka diplomasi pengetahuan. Tantangannya bukan pada siapa yang lebih dominan, tetapi pada sejauh mana Indonesia mampu menyerap teknologi, meningkatkan kapasitas industri, dan naik kelas dalam rantai nilai global.

Dalam bahasa Jawa: sinau kanthi jejeg, nyambut gawe tanpa ilang jati diri. Tanpa fondasi budaya dan visi kebangsaan, alih teknologi justru berpotensi melahirkan ketergantungan baru.

Salah satu persoalan mendasar ekonomi Indonesia adalah jarak antara kebijakan dan pemahaman publik. Kebijakan sering kali bergerak cepat, sementara literasi ekonomi masyarakat tertinggal. Di sinilah pentingnya analisis yang jernih dan berkelanjutan, agar publik tidak sekadar menjadi penonton, tetapi subjek sejarah ekonomi bangsa.

Pemantauan harian terhadap tren global, analisis fundamental kebijakan, serta disiplin membaca data adalah bentuk tanggung jawab intelektual. Dalam falsafah Jawa, ini disebut titen lan ngati-ati: mengamati sebelum melangkah.

Pada akhirnya, ekonomi bukan hanya instrumen teknokratis, melainkan laku kebudayaan dan geopolitik. Cara sebuah bangsa mengelola ekonominya mencerminkan watak kepemimpinannya, arah peradabannya, dan keberpihakannya pada rakyat.

Indonesia membutuhkan keberanian untuk membaca zamannya dengan jernih, melangkah dengan tenang, dan tetap setia pada pancer Nusantara. Sebab bangsa yang besar bukan hanya yang ekonominya tumbuh, tetapi yang mampu menjaga keseimbangan antara kuasa, keadilan, dan kebijaksanaan.(sang).

Bayu Sasongko
Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara