Menanti Relawan Pendidikan yang Tepat Sasaran untuk Daerah 3T

Opini – Wacana pelaksanaan program relawan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah patut disambut dengan optimisme. Di tengah persoalan klasik kekurangan guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kehadiran relawan pendidikan diharapkan menjadi salah satu solusi percepatan pemenuhan layanan pendidikan yang berkeadilan. Namun, optimisme ini perlu disertai kehati-hatian agar program yang baik secara niat benar-benar tepat sasaran dalam implementasi.

Kekurangan guru di daerah 3T bukan persoalan baru. Selama bertahun-tahun, berbagai laporan menunjukkan masih timpangnya distribusi guru antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Di satu sisi, kota-kota besar mengalami surplus calon guru, sementara di sisi lain, sekolah-sekolah di wilayah 3T harus bertahan dengan jumlah pendidik yang sangat terbatas, bahkan sering kali mengandalkan guru tidak tetap dengan beban mengajar berlipat.

Dalam konteks inilah, program relawan pendidikan menjadi relevan. Kehadiran relawan diharapkan mampu mengisi kekosongan sementara, menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, sekaligus memberikan dukungan moral bagi sekolah dan masyarakat di daerah 3T. Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa program semacam ini tidak selalu berjalan mulus jika tidak dirancang dengan matang.

Indonesia sejatinya tidak kekurangan pengalaman dalam mengelola program pemenuhan guru di daerah 3T. Berbagai inisiatif telah dilaksanakan, mulai dari program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T), Guru Garis Depan (GGD), hingga berbagai program relawan yang diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan komunitas pendidikan. Setiap program tersebut menyimpan pelajaran berharga yang semestinya menjadi rujukan utama dalam merancang kebijakan baru.

Salah satu pelajaran penting adalah perlunya pemetaan kebutuhan yang akurat. Program relawan pendidikan tidak boleh hanya berbasis pada semangat voluntarisme, tetapi harus didasarkan pada data kebutuhan guru yang valid di setiap daerah. Tanpa pemetaan yang presisi, relawan berpotensi ditempatkan di lokasi yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan, sementara daerah lain tetap kekurangan tenaga pendidik.

Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah daerah memiliki pemahaman kontekstual mengenai kondisi geografis, sosial, dan budaya wilayahnya. Tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah, program relawan berisiko menghadapi kendala administratif, minim dukungan fasilitas, hingga resistensi sosial di tingkat lokal. Kolaborasi yang kuat akan memastikan relawan tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pendidikan daerah.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah sinkronisasi dengan program serupa yang telah ada. Hingga kini, masih terdapat berbagai inisiatif pemenuhan guru di daerah 3T yang berjalan secara paralel, namun kurang terkoordinasi. Program relawan pendidikan yang baru sebaiknya tidak hadir sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam ekosistem kebijakan pemenuhan guru nasional. Dengan demikian, tumpang tindih program dapat dihindari dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Pengalaman empiris para tokoh dan pelaksana program sebelumnya juga perlu dijadikan rujukan utama. Mereka yang pernah terlibat langsung dalam program SM3T, GGD, maupun inisiatif pendidikan berbasis komunitas memiliki pengetahuan praktis tentang tantangan di lapangan, mulai dari adaptasi relawan, keberlanjutan program, hingga dinamika sosial di daerah 3T. Mengabaikan pengalaman tersebut berisiko mengulang kesalahan yang sama.

Selain penempatan, aspek pembekalan dan pendampingan relawan juga perlu mendapat perhatian serius. Relawan yang ditempatkan di daerah 3T tidak hanya dituntut mampu mengajar, tetapi juga beradaptasi dengan keterbatasan fasilitas, perbedaan budaya, serta kondisi geografis yang menantang. Pembekalan yang komprehensif dan pendampingan berkelanjutan akan menentukan keberhasilan program ini.

Lebih jauh, program relawan pendidikan seharusnya tidak diposisikan sebagai solusi permanen. Relawan hanya dapat menjadi jembatan sementara sambil negara memperkuat kebijakan struktural pemenuhan dan pemerataan guru. Tanpa kebijakan jangka panjang yang kuat, relawan berisiko menjadi penambal kekurangan yang terus berulang.

Pada akhirnya, menanti program relawan pendidikan bukan sekadar menanti peluncuran kebijakan baru, melainkan menanti keseriusan negara dalam belajar dari pengalaman. Program ini akan bermakna jika dirancang berbasis data, kolaboratif dengan pemerintah daerah, terintegrasi dengan program serupa, serta terbuka terhadap masukan dari para pelaku pendidikan yang telah lebih dulu berkecimpung di daerah 3T.

Aspek keberlanjutan juga perlu menjadi perhatian utama sejak tahap perencanaan. Program relawan pendidikan harus memiliki kejelasan durasi, mekanisme evaluasi, serta skema transisi agar tidak meninggalkan kekosongan baru ketika masa tugas relawan berakhir. Tanpa desain keberlanjutan yang matang, sekolah di daerah 3T berpotensi kembali menghadapi krisis guru. Oleh karena itu, program relawan perlu dihubungkan dengan kebijakan rekrutmen dan penempatan guru jangka panjang, sehingga kehadirannya benar-benar menjadi bagian dari solusi sistemik, bukan sekadar intervensi sementara yang terputus dari kebijakan nasional.

Jika dirancang dengan cermat, program relawan pendidikan tidak hanya akan membantu memenuhi kebutuhan guru di daerah 3T, tetapi juga menjadi bagian dari upaya besar membangun keadilan pendidikan. Namun jika dilakukan setengah hati, ia berpotensi menjadi sekadar program simbolik yang gagal menyentuh akar persoalan. Di sinilah pentingnya kebijakan yang rendah hati untuk belajar dari pengalaman, demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih merata.

Dr. Ahmad Budidarma, S.Kom.,MM

Dosen Manajemen Pendidikan di UNJ