Outlook Moody’s Negatif, Kredibilitas Kebijakan Diuji di Pasar

Ekonomi – MOODY’S tidak menurunkan rating Indonesia. Reuters melaporkan yang dipangkas adalah outlook: dari stabil menjadi negatif, sementara peringkat utang jangka panjang tetap Baa2 (masih investment grade).

Tetapi jangan remehkan kata “outlook”. Di pasar, ia bekerja seperti lampu kuning: belum kecelakaan, namun pengemudi diminta mengurangi kecepatan karena tikungan di depan tak lagi mudah ditebak.

Di artikel Kontan, Moody’s menyebut akar persoalannya bukan kekurangan sumber daya atau kemerosotan ekonomi mendadak, melainkan menurunnya prediktabilitas kebijakan yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan kualitas tata kelola. Jika pola ini berlanjut, kredibilitas kebijakan yang selama ini menjadi “jangkar” stabilitas makro, fiskal, dan sistem keuangan dapat tergerus.

Di titik ini, pembacaan yang sehat adalah dua lapis yaitu Indonesia tetap punya fondasi, tetapi fondasi itu akan diuji oleh cara negara mengelola kebijakan besar—terutama pembiayaan program, penerimaan negara, dan desain institusi baru seperti Danantara.

Apa Akar Masalah Utamanya?

1. “Negatif” berarti pasar mulai menghitung ulang risiko
   Moody’s menekankan bahwa proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir dinilai kurang konsisten dan kurang koheren, ditambah komunikasi kebijakan yang kurang efektif. Disebutkan, kondisi itu tercermin pada volatilitas pasar dan penurunan skor indikator tata kelola global tertentu. Reaksi pasar lalu mengikuti logika klasik: risiko yang dianggap naik akan menuntut premi lebih tinggi, terutama pada aset berdurasi panjang (obligasi tenor panjang, saham bank besar, dan BUMN). Reuters mencatat rupiah sempat melemah hingga sekitar 16.880 per Dolar AS dan IHSG tertekan setelah keputusan itu.
2. Tegangan fiskal: belanja besar, basis penerimaan lemah. Moody’s juga menggarisbawahi risiko fiskal dari fokus belanja publik untuk mendorong pertumbuhan—terutama program sosial—sementara basis penerimaan negara dinilai masih lemah. Upaya perbaikan administrasi pajak dan kepabeanan ada, tetapi rekam jejak perluasan basis pajak dinilai belum cukup kuat untuk menutup ambisi belanja yang membesar. Ini bukan perdebatan ideologis “pro-belanja” atau “anti-belanja”. Ini soal aritmetika kredibilitas: pasar lebih tenang jika melihat belanja baru disandingkan dengan peta penerimaan yang jelas, terukur, dan bisa diaudit progresnya.
3. Danantara: institusi besar, pertanyaan besar. Kontan menulis Moody’s menyoroti pembentukan sovereign wealth fund baru, Danantara, sebagai sumber ketidakpastian terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi. Disebut pula skala aset BUMN yang berada dalam kewenangannya lebih dari 900 miliar Dolar AS (sekitar 60% PDB nominal 2025), sehingga jika koordinasi dan tata kelola lemah, potensi kewajiban kontinjensi bagi negara bisa muncul. Moody’s juga menyinggung kewenangan terkait kebijakan dividen BUMN—termasuk bank pelat merah—yang bila terlalu agresif bisa menekan kesehatan keuangan BUMN.
4. Dimensi ESG dan stabilitas sosial ikut masuk radar. Kontan menambahkan dimensi ESG di mana risiko lingkungan dinilai tinggi (iklim, banjir pesisir, bencana), sementara risiko sosial moderat, termasuk isu ketimpangan dan ketidakpuasan publik yang memicu protes. Ini penting karena lembaga pemeringkat kini makin sering memasukkan risiko non-keuangan sebagai faktor yang mempengaruhi profil kredit.

Penutup

Outlook negatif adalah peringatan, bukan vonis. Moody’s masih mengakui ketahanan ekonomi Indonesia—ditopang sumber daya alam, demografi, serta kebijakan fiskal dan moneter yang relatif pruden. Namun pasar modal dan pasar obligasi tidak hidup dari niat baik; ia hidup dari kepastian yang bisa diuji.

Jika pemerintah mampu mengubah tiga hal—prediktabilitas kebijakan, kredibilitas fiskal lewat penguatan penerimaan, dan tata kelola Danantara yang transparan—maka “negatif” bisa kembali menjadi “stabil”. Dan yang lebih penting: fundamental makro yang kuat tidak lagi sekadar klaim, melainkan track record yang dibaca dunia tanpa perlu catatan kaki.

Oleh: Prof. Dr. Perdana Wahyu Santosa