Pemerintah Siap Wujudkan Swasembada Garam

Nasional – Tingginya kebutuhan akan garam didalam negeri maka pemerintah komit untuk mewujudkan swasembada garam. Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada garam impor. Produksi nasional rata-rata hanya berkisar 1 juta–2 juta ton per tahun, angka yang sangat dipengaruhi anomali cuaca.

Sementara itu, kebutuhan garam dalam negeri mencapai 4,5 juta–5 juta ton setiap tahun. Ketimpangan ini membuat Indonesia harus menutup kekurangan dengan impor sekitar 2,5 juta–3 juta ton, terutama untuk kebutuhan industri yang mensyaratkan kualitas tinggi.

Garam bukan hanya pelengkap di dapur. Komoditas ini juga merupakan bahan baku industri pangan, kosmetik, tekstil, farmasi, kimia, hingga pengeboran minyak.

Salah satu persoalan utama mengapa Indonesia masih bergantung pada impor adalah kualitas garam lokal. Sebagian besar garam rakyat hanya memiliki kadar Natrium klorida atau NaCl maksimal 94 persen, sementara standar industri mensyaratkan minimal 97 persen.

Selain kualitas, faktor cuaca juga menjadi penentu. Petambak garam di Indonesia sangat bergantung pada sinar matahari untuk proses penguapan.

Pada 2025, misalnya, curah hujan tinggi dan musim kemarau yang singkat menyebabkan produksi anjlok hingga 50 persen, hanya sekitar 1 juta ton per 2 Desember 2025.

Kebergantungan pada cuaca membuat produksi garam tidak menentu dari tahun ke tahun.

Meski penuh tantangan, garam tetap menjadi denyut ekonomi di sejumlah daerah. Catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2024 menunjukkan 10 provinsi menjadi produsen utama pergaraman Indonesia.

Jawa Timur menjadi provinsi penghasil garam terbesar dengan 863.332 ton, disusul Jawa Tengah 536.613 ton dan Jawa Barat 211.044 ton. Nusa Tenggara Barat menambah 41.866 ton, Sulawesi Selatan 30.099 ton, sementara NTT menyumbang 15.794 ton.

Namun, angka tersebut masih belum cukup untuk menutup kebutuhan nasional. Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan sentra-sentra produksi baru sekaligus memperkuat tambak yang sudah ada.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada Maret 2025. Regulasi ini menjadi landasan ambisi swasembada garam pada 2027.

Salah satu proyek besar untuk mencapai swasembada adalah pengembangan kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

“Pemerintah telah memulai pembangunan tambak baru beserta infrastruktur pendukungnya, dengan target mulai berproduksi pada Maret 2026,” ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara, mengutip laman Antara.

Pemerintah menyiapkan 10 ribu hektare lahan dengan target produksi 2 juta ton per tahun. Kawasan ini juga akan dilengkapi pabrik pemurnian atau washing plant untuk memastikan kualitas garam sesuai standar industri.

Koswara menyatakan NTT dipilih karena memiliki iklim ideal dengan enam hingga tujuh bulan musim kemarau per tahun. Rote Ndao bahkan dinilai memiliki karakter geografis mirip dengan lokasi tambak garam kelas dunia seperti Dampier, Australia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan ini, Menteri Trenggono mengajak Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad bersama personel The Dudas-1, Ariel Noah, Gading Marten, dan Mahendra Desta untuk bersama-sama mengangkat program swasembada garam nasional yang ditargetkan tercapai pada 2027.

“Proyek K-SIGN diharapkan membawa banyak manfaat, tidak hanya untuk memperkuat kemandirian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan garam tanpa harus bergantung pada impor, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal serta menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Rote Ndao dan sekitarnya,” ujar Trenggono.

Trenggono menegaskan, pembangunan K-SIGN dirancang dengan konsep modernisasi, dilengkapi tambak garam modern, sistem otomatisasi pemantauan kadar garam, serta fasilitas washing plant dan refinery. Dengan target produksi 2,6 juta ton per tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 2 triliun serta membuka peluang investasi bagi BUMN dan swasta.

“Dengan sistem terintegrasi, nilai tambah dari industri pergaraman diharapkan tetap berada di dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan garam industri pangan, farmasi, maupun kimia,” jelas Trenggono.