Pemerintah Tegaskan MBG Tidak Gunakan Dana Pendidikan

Nasional – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan anggaran pendidikan sebagaimana dituduhkan dalam gugatan terhadap APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi X DPR memastikan hingga kini tidak menemukan adanya alokasi dana pendidikan yang dialihkan untuk membiayai program tersebut.

Gugatan diajukan guru honorer asal Karawang, Jawa Barat, Reza Sudrajat, terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Dalam sidang pendahuluan Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, pemohon mendalilkan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN tersedot untuk program MBG.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan tudingan itu tidak terbukti.

“MBG yang sudah berjalan hari ini ternyata tidak menggunakan anggaran pendidikan. Nah penjelasannya lebih lanjut nanti silakan komunikasi dengan BGN,” kata Lalu.

Dia menambahkan, hingga saat ini Komisi X DPR belum menemukan adanya penggunaan dana pendidikan untuk program tersebut.

“Kami di Komisi X belum menemukan anggaran pendidikan digunakan untuk MBG,” imbuh politisi PKB tersebut.

Lalu menegaskan pihaknya sejak awal mewanti-wanti agar anggaran pendidikan tidak dialokasikan untuk program lain, kecuali guna meningkatkan kesejahteraan guru. Karena itu, menurut dia, anggapan dana pendidikan dipakai untuk MBG tidak memiliki dasar.

Dia juga memastikan DPR mendukung pemerintah melanjutkan program MBG yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“MBG ini tidak satu-dua hari dipikirkan, ternyata sudah lama dan itu menjadi salah satu program prioritas beliau (Prabowo). Dan kami meyakini tidak akan mengganggu anggaran pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti menegaskan anggaran pendidikan tidak berkurang akibat MBG. Bahkan, pagu anggaran kementeriannya disebut justru diperkuat melalui tambahan anggaran belanja tambahan (ABT).

“Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden. Makanya, Kemendikdasmen mengajukan ABT,” kata Mu’ti.

Pemerintah mencatat alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 meningkat menjadi Rp769,1 triliun dari sebelumnya Rp757,8 triliun. Dengan demikian, DPR dan pemerintah menegaskan program MBG berjalan tanpa memangkas anggaran pendidikan, sekaligus memastikan komitmen peningkatan kualitas pendidikan tetap terjaga.

Lebih lanjut saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI resmi memulai perluasan implementasi Program MBG Tahun 2026 melalui kegiatan sosialisasi nasional yang berlangsung di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Grobogan ditetapkan sebagai daerah percontohan kick off karena dinilai memiliki kesiapan kelembagaan, dukungan pemerintah daerah yang kuat, serta potensi kolaborasi strategis dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan rantai pangan lokal.

Dalam arahannya, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, melainkan strategi pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi desa. Presiden menilai MBG telah membentuk ekosistem usaha baru yang melibatkan petani, peternak, koperasi, hingga BUMDes sebagai pemasok bahan pangan bagi dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa investasi terbesar bangsa adalah pada manusia, bukan hanya pada sumber daya alam. Menurutnya, jika Indonesia hanya bergantung pada kekayaan alam, suatu saat sumber daya tersebut akan menipis. Oleh karena itu, pilihan paling strategis adalah membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Presiden juga menegaskan bahwa MBG dirancang secara inklusif untuk menjangkau anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sejalan dengan itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyatakan bahwa stunting masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Melalui BGN, Presiden ingin negara hadir secara nyata dengan menyediakan makanan bergizi gratis bagi kelompok prioritas. Ini bukan janji, tetapi kerja terukur untuk generasi masa depan,” ujar Edy.

Sementara itu, Wakil Bupati Grobogan, Sugeng Prasetyo, menyambut positif penunjukan daerahnya sebagai lokasi kick off. Menurutnya, MBG akan memperkuat ekonomi desa karena bahan baku pangan banyak diserap dari petani lokal dan BUMDes.

“Implementasi program BGN mutlak kami dukung. Pemerintah daerah terus mengingatkan pengelola dapur SPPG agar mematuhi standar operasional prosedur (SOP), terutama kepala SPPG dan ahli gizi, demi menjamin keamanan dan kualitas layanan,” tegasnya.