Pemerintah Tunjuk BUMN PT Berdikari Bangun Hulu Perunggasan, Alumni GMNI UB: Negara Hadir Jaga Keadilan Harga

Nasional – Pemerintah melalui Danantara memulai groundbreaking proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi di enam titik nasional. Salah satu proyek strategis tersebut dilaksanakan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan menugaskan BUMN PT Berdikari membangun fasilitas hulu perunggasan berupa kandang Grand Parent Stock (GPS).

Kebijakan ini merupakan bagian dari pembentukan ekosistem pangan nasional untuk menopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menegaskan peran negara dalam menata struktur produksi protein hewani agar lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada peternak rakyat.

Pada tahap pertama, PT Berdikari merencanakan pembangunan kandang GPS berkapasitas 18.000 ekor di atas lahan seluas sekitar 5,6 hektare yang berlokasi di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Menurut salah satu Alumni GMNI Universitas Brawijaya Malang, kapasitas ini memiliki arti strategis bagi kesinambungan pasokan unggas nasional.

“Dengan kapasitas 18.000 ekor GPS, dalam akumulasi masa produksi selama 1,5 hingga 2 tahun siklus GPS dan Parent Stock, kandang ini berpotensi menghasilkan sekitar 130 juta ekor DOC final stock,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan kandang GPS memiliki standar biosekuriti yang jauh lebih ketat dibandingkan kandang final stock. Secara umum, proses pembangunan membutuhkan waktu 6 hingga 9 bulan, kemudian ditambah 1 hingga 2 bulan untuk pengecekan sistem sebelum kandang siap diisi DOC GPS. “Secara keseluruhan, dibutuhkan waktu kurang lebih satu tahun hingga kandang benar-benar siap beroperasi,” jelasnya.

Menurutnya, desain kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bertindak reaktif, melainkan membangun fondasi jangka panjang industri perunggasan, dimulai dari sektor paling hulu.

Alumni GMNI Universitas Brawijaya tersebut menilai kekhawatiran bahwa peternak mandiri akan tersingkir akibat proyek ini tidak beralasan. Justru yang berbahaya adalah jika negara tidak hadir dan tata niaga perunggasan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar dan dominasi perusahaan integrator.

“Struktur industri kita menunjukkan peternak rakyat masih menjadi tulang punggung. Untuk telur, sekitar 98 persen pasokan nasional dikuasai peternak mandiri, sementara integrator hanya sekitar 2 persen,” ujarnya.

Dari sisi populasi, ia menyebutkan bahwa populasi ayam broiler nasional mencapai sekitar 3,14 miliar ekor. Jawa Timur berkontribusi sekitar 13,3 persen atau 418,7 juta ekor, sedangkan Kabupaten Malang menyumbang sekitar 32,8 juta ekor, menjadikannya salah satu sentra perunggasan penting di tingkat nasional.

Terkait harga, ia menilai kondisi saat ini masih memberikan keuntungan cukup tinggi bagi pembudidaya, baik pada komoditas live bird (LB) maupun telur. Fluktuasi harga dinilainya sebagai keniscayaan, namun negara harus memastikan fluktuasi tersebut tidak berubah menjadi turbulensi ekstrem.

“Target 2026 adalah stabilitas. Fluktuatif boleh, asal tidak turbulen,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa stabilitas harga pada 2026 memiliki dasar struktural yang kuat, terutama berkorelasi dengan penurunan realisasi impor GPS pada 2024 dibandingkan 2023, baik untuk broiler maupun layer. Penurunan impor tersebut akan berdampak langsung pada populasi ayam di 2026, sehingga produksi ikut terkoreksi dan risiko over supply berkurang.

“Ketika pasokan lebih terkendali, harga jual LB dan telur di tingkat peternak akan berada di atas HPP, memberi ruang keuntungan yang sehat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Pemerintah menopang kebijakan ini melalui investasi Rp20 triliun lewat Danantara, pembukaan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp50 triliun, serta penugasan BUMN pangan sebagai penyangga produksi dan distribusi guna mencegah distorsi pasar.

Dalam perspektif Marhaenisme, hilirisasi ayam terintegrasi ini mencerminkan kehadiran negara dalam menata alat produksi agar tidak terkonsentrasi pada segelintir kekuatan modal. Peternak rakyat ditempatkan sebagai subjek pembangunan, sementara negara berperan aktif menjamin akses produksi, modal, dan pasar.

Groundbreaking kandang GPS PT Berdikari di Kabupaten Malang menandai pergeseran paradigma pembangunan pangan nasional: dari pendekatan reaktif menuju perencanaan struktural jangka panjang. Jika dijalankan konsisten dan diawasi dengan keberpihakan yang jelas, proyek ini berpotensi menjadi fondasi stabilitas harga, kedaulatan pangan, dan swasembada protein yang berkeadilan bagi peternak rakyat.