Perlindungan UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

UMKM – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyejahterakan semua pihak.

Komitmen Presiden Prabowo tersebut disampaikannya dalam pidato pada APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, Jumat (31/10/2025).

Chusnunia menilai, para pelaku UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dengan menyumbang lebih dari 60 persen terhadap PDB dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional.

“Data juga menunjukkan, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia mencapai sekitar 15,7 persen dari total ekspor. Sektor UMKM berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan wilayah, serta berkontribusi terhadap devisa negara melalui ekspor,” jelas politisi PKB tersebut.

Karenanya, ia meminta pemerintah untuk terus melahirkan kebijakan yang berpihak dan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM serta ekonomi kreatif.

“Perlindungan terhadap para pelaku UMKM dari gurita bisnis atau konglomerasi besar harus melibatkan kerangka hukum dan kebijakan pemerintah yang bertujuan menciptakan persaingan sehat dan adil, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga mengingatkan tentang keberadaan ritel-ritel raksasa yang masuk ke kampung-kampung dan berpotensi mematikan pelaku UMKM.

Cak Imin juga mendorong perusahaan BUMN untuk meningkatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) bagi program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku UMKM di dalamnya.

Di sisi lain, Chusnunia optimistis bahwa melalui program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan akses digital dan keuangan, pelaku UMKM dapat semakin terintegrasi dalam rantai nilai global.

Ia menambahkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang Januari hingga Oktober 2025 telah menyerap sekitar 11 juta tenaga kerja.

“Penyaluran KUR tentu memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dengan meningkatkan akses permodalan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal,” pungkasnya.