Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta (Kuartal I 2023-Kuartal III 2025)

Ekonomi – Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan, nilai produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) Jakarta pada kuartal III 2025 mencapai Rp563,22 triliun, naik 4,96% dibanding kuartal III tahun lalu (year-on-year/yoy).

Dengan demikian, Provinsi DKI Jakarta dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi 4,96% (yoy) pada kuartal III 2025, menunjukkan kinerja yang cukup stabil mendekati 5%.

Berdasarkan lapangan usaha, penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan paling tinggi hingga 9,55% (yoy), diikuti transportasi dan pergudangan yang naik 9,06% (yoy) dan jasa perusahaan 8,58% (yoy).

(Baca: 56% Lulusan SMK di Jakarta Bekerja Sesuai Latar Belakang Pendidikan)

“Sementara jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, pertumbuhan yang dialami lapangan usaha jasa pendidikan merupakan yang tertinggi dengan 1,23 persen poin,” kata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun lapangan usaha dengan nilai PDRB harga konstan tertinggi adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai Rp91,11 triliun. Sementara berdasarkan harga berlaku sebesar Rp179,05 triliun.

“Lapangan usaha tersebut berkontribusi sebesar 18,31% dari total PDRB DKI Jakarta yang mencapai Rp978,13 triliun menurut harga berlaku,” jelas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut ini PDRB Provinsi DKI Jakarta berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) dan ADHK pada kuartal III 2025 :

Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor

• ADHB: Rp179,05 triliun
• ADHK: Rp91,11 triliun

Informasi dan komunikasi

• ADHB: Rp92,45 triliun
• ADHK: Rp78,50 triliun

Konstruksi

• ADHB: Rp105,33 triliun
• ADHK: Rp60,09 triliun

Industri Pengolahan

• ADHB: Rp109,92 triliun
• ADHK: Rp60,06 triliun

Jasa keuangan dan asuransi

• ADHB: Rp99,87 triliun
• ADHK: Rp56,33 triliun

Jasa perusahaan

• ADHB: Rp87,54 triliun
• ADHK: Rp47,96 triliun

Real estate

• ADHB: Rp51,51 triliun
• ADHK: Rp32,57 triliun

Penyediaan akomodasi dan makan minum

• ADHB: Rp50,13 triliun
• ADHK: Rp29,89 triliun

Jasa pendidikan

• ADHB: Rp45 triliun
• ADHK: Rp25,11 triliun

Jasa lainnya

• ADHB: Rp43,92 triliun
• ADHK: Rp24,96 triliun

Transportasi dan pergudangan

• ADHB: Rp46,75 triliun
• ADHK: Rp24,90 triliun

Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib

• ADHB: Rp41,16 triliun
• ADHK: Rp17,24 triliun

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

• ADHB: Rp22,09 triliun
• ADHK: Rp12,77 triliun

Pengadaan listrik dan gas

• ADHB: Rp1,24 triliun
• ADHK: Rp0,73 triliun

Pertambangan dan penggalian

• ADHB: Rp1,14 triliun
• ADHK: Rp0,43 triliun

Pertanian, kehutanan, dan perikanan

• ADHB: Rp0,74 triliun
• ADHK: Rp0,38 triliun

Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang

• ADHB: Rp0,28 triliun
• ADHK: Rp0,20 triliun