Sawit Sebagai Penopang Ekonomi Nasional

Nasional – Sinergisitas kunci wujudkan Sawit berkelanjutan, sebagai penopang ekonomi nasional, sawit juga merubah ekonomi masayarakat di daerah terpencil, salah satunya di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Lalu sawit juga sebagai tanaman yang dapat mewujudkan swasembada pangan dan energi sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi semua itu akan hilang atau mati jika tidak ada yang menjaga, merawat dan mengembangkannya. Atas dasar itulah perlu ada sinergisitas antara pemerintah pelaku usaha dan petani untuk mewujudkan sawit berkelanjutan.

Hal tersebut mengemuka dalam Kampanye Sawit Baik Bersama Media “Sinergi Media untuk Sawit Berkelanjutan,” di Jakarta (2/3/2026) yang diselenggarakan oleh sawitsetara.co. Diskusi tersebut menghadirkan Sekjend DPP APKASINDO, Dr. Rino Afrino. ST.MM,C.APO, Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro, Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembanngan Program dan Layanan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan Nugroho Adi Wibowo, dan Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Togu Rudianto Saragih.

Dalam kegitan tersebut Direktur Perlindungan Perkebunan, Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro mengingatkan bahwa sawit di Indonesia adalah hasil perjalanan panjang sejak era 1980-an melalui pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). “Kata kunci paspor sawit kita sekarang adalah keberlanjutan. Jangan sampai kita bangga dengan capaian hari ini tanpa menjamin eksistensinya untuk generasi berikutnya,” ujarnya.

Data Ditjen Perkebunan menunjukkan, Indonesia memiliki 16,83 juta hektare tutupan sawit nasional dengan estimasi produksi 48,12 juta ton CPO pada 2025 . Produktivitas rata-rata mencapai sekitar 3,6 ton per hektare, tertinggi dibanding minyak nabati lain seperti kedelai atau rapeseed. Sebagai contoh, untuk menghasilkan satu ton minyak, sawit hanya butuh sekitar 0,26–0,3 hektare. Bandingkan dengan kedelai yang bisa dua hektare. Artinya, sawit sangat efisien.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor sawit menggerakkan 9,7 juta tenaga kerja langsung dan sekitar 6,8 juta tenaga kerja tidak langsung. Bagi pemerintah, ini adalah alasan kuat menjaga stabilitas dan keberlanjutan tata kelola sawit.

Namun tantangan tak kecil. Kampanye deforestasi, isu tenaga kerja, hingga regulasi sepihak seperti kebijakan Uni Eropa terus menjadi tekanan eksternal. “Isu itu tidak akan berhenti selama kita eksis. Maka kita harus merapatkan barisan, memperkuat tata kelola, dan membangun aura positif dari dalam negeri,” tegas Bagus.

Pemerintah memperkuat komitmen keberlanjutan melalui mandatori ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang kini ditegaskan sebagai standar wajib, bukan lagi sukarela. Tujuh prinsip ISPO mencakup kepatuhan hukum, penerapan praktik perkebunan yang baik (GAP), pengelolaan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial, transparansi, dan peningkatan usaha berkelanjutan.

Di sisi lain, arah besar kebijakan sawit adalah hilirisasi. Selama ini, ketergantungan pada ekspor CPO mentah dinilai membuat Indonesia rentan terhadap volatilitas harga global. Hilirisasi memastikan sawit tidak hanya diekspor mentah, tetapi menjadi motor industrialisasi yang berkeadilan dan memperluas lapangan kerja.

Produk turunan sawit kini diarahkan ke lima kluster besar: pangan olahan, farmasi dan sanitasi, pakan dan suplemen, bahan bakar dan pelumas, serta serat (fiber). Pemerintah juga terus mendorong peningkatan bauran biodiesel dari B35 menuju B40 bahkan B50. “Kita jangan hanya puas di hulu. Nilai tambah ada di hilir. Di situ kita angkat harkat petani dan buka lapangan kerja baru,” kata Bagus.

Sedangan Sekjen DPP APKASINDO Rino Afrino menekankan bahwa sawit bukan sekadar komoditas, melainkan instrumen konstitusional untuk keadilan sosial. Ia mengaitkan pengelolaan sawit dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Ada empat kedaulatan yang harus dijamin negara: kedaulatan lahan, produksi, distribusi, dan harga. Dalam konteks kedaulatan lahan, ia menyoroti masih adanya kebun rakyat yang terjepit status kawasan hutan. “Kalau lahan petani diambil, kemakmuran jauh dari dia. Lahan adalah alat untuk kemakmuran rakyat itu sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, Togu Rudianto Saragaih menegaskan hilir tidak akan ada kalau tidak ada hulu. Sehingga dalam hal ini Kementerian Pertanian terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas lahan petani baik melalui program peremajaan sawit rakyat ataupun intensifikasi melalui program Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Togu juga menekankan pentingnya kemitraan setara antara perusahaan dan pekebun rakyat, sesuai amanat Undang-Undang Perkebunan. Dari total sekitar 16 juta hektare kebun sawit nasional, ada 37 persen merupakan perkebunan rakyat. Adapun untuk itu, pemerintah terus mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Sedangkan Kepala Divisi Perencanaan dan Pelayanan BPDP Nugroho Adi Wibowo menyampaikan bahwa sepanjang 2025 pihaknya telah menghimpun dana sebesar Rp31,5 triliun dari pungutan ekspor sawit. “Dana tersebut digunakan untuk program-program kelapa sawit berkelanjutan,” ujarnya.

Secara umum, BPDP memiliki tiga tugas besar: meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat, mendorong hilirisasi, serta mendukung riset dan promosi sawit berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekebun, BPDP menjalankan program peremajaan sawit rakyat (PSR), sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM. Pada 2025, dana PSR disalurkan untuk 43.590 hektare. Sedangkan insentif biodiesel mencapai 6,9 juta kiloliter untuk sektor PSO.

Ada pun program sarpras telah menerbitkan 65 SK dalam bentuk intensifikasi, ekstensifikasi, hingga pembangunan jalan kebun. Sementara pengembangan SDM menjangkau 19.939 orang, termasuk 4.000 penerima beasiswa dan sekitar 15 ribu peserta pelatihan teknis maupun manajerial.

Sedangkan untuk promosi, BPDP menggelar 165 kegiatan sepanjang 2025 dengan anggaran Rp77,7 miliar, melibatkan pelajar, mahasiswa, UMKM, hingga kerja sama media guna membangun sentimen positif terhadap sawit.

Di bidang riset, BPDP membiayai 147 penelitian pada 2025 dengan total dana lebih dari Rp100 miliar, melibatkan lebih dari 1.400 peneliti. “Riset difokuskan pada inovasi yang siap diimplementasikan, termasuk pengembangan produk turunan seperti bensin sawit,” ucap Nugroho.