Transformasi Ekonomi Jawa Selatan melalui JLS

Fredy Moses Ulemulem

Praktisi Hukum

Project Manager dari Political Economic and Literature Institute

Pacitan – Suara deru truk kini akrab di telinga warga pesisir selatan. Dulu, jalan sempit berliku membuat daerah ini seperti dunia yang terisolasi. Kini, berkat Jalur Lintas Selatan (JLS), ritme kehidupan berubah. Di tepi jalan, warung kopi tumbuh. Anak muda membuka bengkel. Petani dan nelayan tersenyum karena hasil panen dan tangkapannya bisa sampai pasar kota tanpa menunggu busuk di perjalanan.

“Dulu ikan sampai Yogya sudah siang, sekarang subuh berangkat pagi sudah laku semua,” kata Suyatno, nelayan Pacitan. Baginya, JLS bukan sekadar jalan raya tetapi jalan rezeki.

Sejak zaman kolonial, jalur Pantura adalah nadi ekonomi Jawa. Jalan raya Daendels, pelabuhan besar, dan industri tumbuh di utara. Sebaliknya, jalur selatan dengan bukit kapur, pantai curam, dan akses terbatas dibiarkan tertinggal.

Inilah ketimpangan klasik yang pernah dikritik Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Baginya, pembangunan tidak boleh hanya mengikuti pusat pertumbuhan lama. Dalam doktrin Sumitronomics, ia menekankan tiga hal yaitu, konektivitas, industrialisasi, dan pemerataan. Tanpa infrastruktur, pemerataan hanyalah slogan.

JLS adalah jawaban atas warisan ketimpangan itu. Membentang sepanjang ±1.600 km dari Banten hingga Banyuwangi, jalur ini bukan sekadar membelah daratan, tetapi juga membelah sekat ketertinggalan.

Efeknya tak main-main. Bicara ekonomi Makro saja data Kementerian PUPR menyebut setiap Rp 1 triliun investasi jalan dapat menambah pertumbuhan ekonomi nasional 0,1–0,2%. Dengan investasi puluhan triliun, JLS bisa mendongkrak PDB nasional hingga 1%.

Di tingkat regional Pacitan berpotensi menjadi sentra perikanan, Malang Selatan bersinar lewat pariwisata, Jember hingga Banyuwangi tumbuh jadi koridor logistik. Dalam konteks ekonomi Mikro, Wagini, petani cabai Gunungkidul, kini bisa menjual panennya ke pasar besar tanpa busuk di jalan. Di Malang Selatan, pemilik homestay melihat tamu datang lebih ramai karena akses lebih mudah.

Di sinilah Sumitronomics bekerja dari hitungan PDB hingga uang jajan anak nelayan, semua terhubung oleh jalan raya.

Tapi JLS bukan berdiri di atas aspal semata. Ia berdiri di atas pondasi hukum.

• UU No. 38/2004 tentang Jalan menetapkan JLS sebagai jalan nasional.

• Perpres No. 3/2016 memasukkan JLS sebagai Proyek Strategis Nasional.

• UU No. 2/2012 mengatur pembebasan lahan yang kerap memicu tarik ulur.

• UU Lingkungan dan Kebencanaan memastikan jalur ini tidak menutup mata pada risiko tsunami dan longsor.

Namun, regulasi di atas kertas kerap berbenturan dengan kenyataan di lapangan.

Pembebasan lahan di DIY dan Jatim jadi drama panjang. Hak masyarakat desa kerap bersinggungan dengan kepentingan negara.Karena itu, JLS butuh hukum yang berpihak. Rest area misalnya, jangan hanya dikuasai korporasi, tapi 30% kios wajib untuk UMKM lokal.

Jalur evakuasi tsunami harus jadi bagian wajib desain, bukan tambahan belakangan. Dengan cara ini, hukum menjadi bukan sekadar legalitas, tetapi instrumen keadilan.

Kini, wajah selatan Jawa perlahan berubah. Truk membawa semen dari Cilacap ke Jember tanpa harus memutar lewat utara. Wisatawan bisa road trip dari Yogyakarta ke Malang melalui jalur selatan, menikmati pantai dan desa wisata.Lebih dari itu, JLS memberi rasa percaya diri baru bagi warga pesisir selatan.

Mereka bukan lagi pinggiran, mereka bagian dari arus utama pembangunan. Jalur Lintas Selatan bukan hanya jalan raya. Ia adalah jalan hukum, jalan ekonomi, jalan pemerataan.

Di atas aspal hitam itu hidup gagasan lama yang kini menjadi nyata yaitu Sumitronomics. Infrastruktur sebagai alat pemerataan. Regulasi sebagai pengaman keadilan. Dan rakyat kecil sebagai penerima manfaat utama.

Ketika roda kendaraan melaju di JLS, yang bergerak bukan hanya mesin, tetapi juga roda sejarah dari ketimpangan menuju keseimbangan, dari pusat menuju pinggiran, dari makro menuju mikro.