Whoosh Angkut 12 Juta Penumpang, PPN Turun, hingga Utang Kereta Cepat Dikaji

Ekonomi – Berbagai peristiwa ekonomi penting telah berlangsung sepanjang pekan lalu, tepatnya dari tanggal 13 hingga 18 Oktober, mencakup beragam sektor yang menjadi perhatian publik. Dinamika ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah kebijakan pemerintah serta kinerja proyek strategis nasional. Informasi-informasi ini sangat relevan untuk dipahami oleh masyarakat luas.

Sorotan utama pekan ini meliputi isyarat pemerintah untuk melanjutkan program Magang Nasional yang berpotensi menjadi agenda jangka panjang. Selain itu, Kementerian Keuangan juga membuka peluang untuk melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kedua kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Tidak hanya itu, perkembangan terbaru terkait operasional Kereta Cepat Whoosh yang telah mencapai jutaan penumpang turut menjadi perhatian. Di sisi lain, isu penyelesaian utang proyek kereta cepat masih dalam tahap pembahasan serius oleh pihak terkait. Keberhasilan pengembalian dana korupsi juga menjadi bukti nyata komitmen penegakan hukum.

Kelanjutan Program Magang Nasional dan Potensi Penurunan PPN

Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), telah memberikan isyarat kuat bahwa program Magang Nasional berpeluang besar untuk dilanjutkan pada tahun depan. Program ini bahkan direncanakan menjadi inisiatif jangka panjang yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa kelanjutan program ini merupakan arahan langsung dari Presiden. “Jadi sudah ada arahan dari Pak Presiden (Prabowo Subianto) bahwa ini akan dilakukan juga pada tahun 2026 dan seterusnya,” kata Yassierli di Jakarta, Senin. Ini berarti program tersebut tidak hanya terbatas pada tahun 2025 saja, tetapi juga akan terus berjalan di tahun-tahun berikutnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini berada di angka 11 persen. Pertimbangan ini muncul sebagai salah satu langkah strategis pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Purbaya menjelaskan bahwa keputusan mengenai penurunan PPN akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi di akhir tahun serta ketersediaan anggaran. “Kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonominya, seperti apa uang saya (APBN), yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa. Evaluasi ini penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Pencapaian Whoosh dan Tantangan Utang Kereta Cepat

Kereta Cepat Whoosh menunjukkan performa yang impresif sejak resmi beroperasi pada 17 Oktober 2023. Dalam kurun waktu dua tahun, Whoosh berhasil mengangkut lebih dari 12 juta penumpang. Angka ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap moda transportasi modern ini.

Whoosh telah sukses memangkas waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung secara signifikan, dari yang semula lebih dari tiga jam menjadi hanya 46 menit. Kereta cepat ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, tetapi juga yang pertama di kawasan Asia Tenggara. Kehadirannya menjadi simbol kemajuan infrastruktur transportasi nasional.

Meskipun demikian, isu terkait penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) masih menjadi perhatian serius. Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian mendalam. Kajian ini bertujuan untuk mencari opsi penyelesaian utang yang komprehensif dan berkelanjutan.

Rosan, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menekankan pentingnya solusi yang tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. “Agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi problem lagi,” kata dia di Jakarta, Jumat. Hal ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola proyek strategis.

Pengembalian Dana Korupsi dan Dampaknya

Dalam satu tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, aparat penegak hukum berhasil mencatatkan prestasi signifikan. Mereka berhasil mengembalikan uang negara senilai Rp1,7 triliun dari para terpidana kasus korupsi. Jumlah ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Dana sebesar Rp1,7 triliun tersebut berasal dari berbagai sumber. Meliputi rampasan hasil korupsi, lelang barang rampasan, serta penguasaan kembali kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal. Upaya ini menunjukkan efektivitas penegakan hukum dalam memulihkan kerugian negara.

Informasi mengenai pengembalian dana ini tertuang dalam laporan riset berjudul ‘Mengubah Indonesia: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’. Laporan tersebut dirilis oleh NEXT Indonesia Research & Publications di Jakarta, Sabtu. Data ini memberikan gambaran transparan mengenai kinerja pemerintah di bidang hukum.

Pengembalian dana korupsi ini memiliki dampak positif yang besar bagi keuangan negara. Dana yang berhasil diselamatkan dapat dialokasikan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga mengirimkan pesan kuat bahwa praktik korupsi akan ditindak tegas oleh negara.

Antara