Program MBG Selama Lima Hari Dalam Sepekan

Nasional – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama lima hari dalam sepekan dengan tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran negara tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai generasi masa depan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang harus dijalankan secara optimal tanpa celah penyimpangan. Ia menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan program ini berjalan sesuai tujuan.

“Keberhasilan program tersebut sangat menentukan masa depan bangsa, khususnya dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, integritas dan komitmen semua pihak menjadi kunci utama dalam pelaksanaannya,” ujar Sony.

Sony juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar tidak ada praktik korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, seluruh anggaran yang telah dialokasikan harus benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh anak-anak sebagai penerima manfaat utama.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG kini dioptimalkan menjadi lima hari dalam seminggu.

“Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program Makan Bergizi Gratis. Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu,” kata Airlangga.

Meski terjadi pengurangan hari distribusi dari enam menjadi lima hari, pemerintah memastikan bahwa kualitas layanan tidak akan menurun. Bahkan, dalam kondisi tertentu, distribusi tetap dilakukan enam hari, khususnya untuk sekolah berasrama, wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta daerah dengan tingkat stunting yang tinggi.

Kebijakan ini mulai diterapkan sejak 1 April 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi energi dan anggaran negara. Melalui penyesuaian tersebut, pemerintah memperkirakan adanya potensi penghematan yang signifikan.

“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun,” ujar Airlangga.

Sehingga dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Selain itu, komitmen terhadap transparansi dan pengawasan juga terus diperkuat agar program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.

Lebih lanjut pemerintah juga komitmennya untuk memastikan pengelolaan anggaran Program MBG berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Penguatan tata kelola keuangan dilakukan hingga tingkat operasional dapur guna mencegah potensi kebocoran anggaran sekaligus menjaga kualitas layanan bagi para penerima manfaat.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa program MBG merupakan investasi besar negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu pengelolaannya harus bersih, transparan, dan tidak boleh ada kebocoran,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat pusat hingga pelaksana di daerah. Menurutnya, tata kelola yang kuat menjadi kunci agar program dapat berjalan berkelanjutan dan tetap dipercaya oleh masyarakat. “Kita ingin memastikan anggaran negara benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” ungkap Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sistem pengawasan dan pelaporan yang ketat dalam operasional MBG, termasuk pada pengelolaan dapur layanan. Ia menyebut bahwa setiap titik layanan diwajibkan menerapkan standar administrasi dan pencatatan keuangan yang transparan. “Penguatan tata kelola dilakukan dari hulu hingga hilir, termasuk pada proses pengadaan bahan pangan dan operasional dapur,” kata Dadan.

Dadan menambahkan bahwa pemerintah juga melibatkan berbagai mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna memastikan akuntabilitas program tetap terjaga. Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga bebas dari praktik penyimpangan. “Kami memastikan setiap proses berjalan sesuai standar agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” jelas Dadan.