Airlangga Tegaskan Desil DTSEN Berbasis Data Sensus, Warga Bisa Ajukan Pemutakhiran

Nasional – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons polemik mengenai penetapan desil kesejahteraan yang dinilai sebagian masyarakat belum menggambarkan kondisi ekonomi mereka saat ini.

Airlangga menegaskan bahwa pengelompokan desil yang digunakan pemerintah tidak ditetapkan secara sembarangan. Menurut dia, penentuan tersebut menggunakan basis data sosial-ekonomi yang telah dihimpun melalui mekanisme sensus dan terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kan kita sudah ada, desil itu basisnya sensus ekonomi. Jadi, sudah ada DTSEN,” ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Airlangga juga menjelaskan bahwa berbagai indikator ekonomi masyarakat dihimpun melalui mekanisme survei. Namun, ketika ditanya lebih rinci mengenai indikator mana yang paling menentukan posisi desil, seperti pengeluaran atau kepemilikan aset, ia tidak memberikan penjelasan secara spesifik.

Polemik mengenai desil muncul setelah sejumlah warga mengaku status kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang mereka rasakan. Ada warga dengan penghasilan terbatas yang tercatat pada desil relatif tinggi sehingga berpotensi tidak masuk dalam prioritas sejumlah program bantuan pemerintah.

Dalam sistem DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Penetapan desil sendiri tidak semata-mata melihat gaji atau pendapatan bulanan. Data sosial-ekonomi yang digunakan mencakup sejumlah variabel, antara lain kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, kepemilikan aset, akses sanitasi dan air minum, kondisi kesehatan, hingga kepemilikan usaha.

Pemerintah menggunakan sistem tersebut untuk memperbaiki ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial. Posisi desil juga bersifat dinamis dan dapat berubah seiring pemutakhiran data serta perubahan kondisi rumah tangga.

Data Masih Bisa Diperbarui

Di tengah keluhan masyarakat, pemerintah menyediakan mekanisme untuk mengoreksi data apabila kondisi yang tercantum dalam DTSEN dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Masyarakat dapat menyampaikan usulan atau sanggahan melalui kanal yang disediakan pemerintah, termasuk melalui aplikasi Cek Bansos maupun pemerintah daerah. Data yang diajukan selanjutnya dapat melalui proses verifikasi dan pemutakhiran.

Pemutakhiran menjadi penting karena kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah dengan cepat. Kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, perubahan jumlah tanggungan, maupun perubahan kondisi tempat tinggal dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan sebuah keluarga.

BPS juga terus mendorong proses verifikasi dan validasi agar data DTSEN semakin menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Dengan demikian, polemik mengenai ketidaksesuaian desil tidak hanya menyangkut penetapan angka 1 hingga 10, tetapi juga menyangkut bagaimana data tersebut diperbarui secara berkala agar kebijakan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah kini dituntut memastikan proses pemutakhiran berlangsung transparan, responsif, dan mudah diakses masyarakat. Akurasi data menjadi semakin penting karena posisi desil dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap sejumlah program perlindungan sosial dan kebijakan pemerintah lainnya.