Ekonomi Jateng Tumbuh 5,8%, Program Pemerintah Dorong Lapangan Kerja

Nasional – Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,80 persen pada semester I 2026 menjadi salah satu indikator menguatnya aktivitas ekonomi daerah. Di tengah perkembangan tersebut, program pemerintah, pengembangan industri hilirisasi, dan penguatan ekonomi desa dinilai berpotensi memperluas kesempatan kerja serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Perspektif tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Dua Tahun Prabowo-Gibran, Masa Depan Industri Padat Karya dan Kerja Layak di Jateng” yang digelar Karya Milenial Serasi di Teman Teduh Cafe, Semarang, Jumat (23/10/2026).

Diskusi yang menghadirkan pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono dan aktivis pemuda pro buruh Muhammad Raehan itu membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi, investasi industri, program pemerintah, dan penyerapan tenaga kerja. Forum tersebut diikuti mahasiswa, pemuda, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dari perspektif ekonomi, pertumbuhan tidak hanya diukur melalui peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga dari kemampuan aktivitas usaha menciptakan lapangan kerja, memperluas pasar bagi produk lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Jadi Modal Penciptaan Kerja

Pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif di tengah upaya pemerintah memperkuat aktivitas produksi dan memperluas kesempatan kerja.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam diskusi, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,80 persen pada semester I 2026. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut mencapai 5,89 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen pada periode yang sama.

Perkembangan tersebut menjadi modal bagi penguatan sektor usaha, termasuk industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan berbagai kegiatan ekonomi yang melibatkan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Namun, Yusuf menilai, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan pekerjaan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Data ketenagakerjaan yang dipaparkan dalam forum tersebut juga menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah sebesar 4,24 persen pada Februari 2026, turun 0,09 poin persentase dibandingkan Februari 2025.

“Pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama dengan perkembangan ketenagakerjaan. Ketika aktivitas produksi meningkat, peluang kerja dan kegiatan usaha masyarakat juga diharapkan ikut berkembang,” menjadi salah satu pokok pembahasan dalam diskusi tersebut.

Menurut Yusuf, aktivitas perusahaan besar, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) seperti Pertamina, Semen Gresik, Pupuk Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), turut menjadi bagian dari ekosistem perekonomian yang memengaruhi kegiatan produksi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.

Pengembangan industri hilirisasi juga dinilai berpotensi memperkuat nilai tambah ekonomi. Salah satu contoh yang disoroti adalah proyek pembangunan kilang bensin Pertamina di Cilacap yang dimulai pada April 2026.

Hilirisasi memungkinkan pengolahan bahan baku menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. Apabila didukung investasi, rantai pasok lokal, dan keterlibatan pelaku usaha domestik, pengembangan industri tersebut berpotensi membuka peluang kerja sekaligus memperluas kegiatan ekonomi di sekitar kawasan industri.

Meski demikian, besarnya dampak terhadap perekonomian daerah akan bergantung pada realisasi investasi, kebutuhan tenaga kerja, keterlibatan pemasok lokal, serta keberlanjutan operasional industri.

Program MBG Perluas Perputaran Ekonomi Lokal

Selain pengembangan industri, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu perhatian dalam diskusi karena memiliki keterkaitan dengan rantai pasok pangan, pertanian, distribusi, dan jasa penyediaan makanan.

Dari sisi ekonomi, program MBG berpotensi menciptakan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan, mulai dari beras, telur, sayuran, buah-buahan, hingga kebutuhan bahan pangan lainnya.

Permintaan tersebut dapat membuka peluang pasar bagi petani, peternak, pedagang, koperasi, dan UMKM yang terlibat dalam rantai pasok. Pada saat yang sama, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan.

Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah yang disampaikan dalam diskusi mencatat terdapat 3.826 SPPG di Jawa Tengah per Maret 2026, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 164.000 orang.

Dalam forum tersebut, Yusuf menyebut setiap SPPG diperkirakan mempekerjakan sekitar 35 hingga 50 orang, meskipun jumlah tenaga kerja dapat berbeda sesuai skala dan kebutuhan operasional masing-masing unit.

“Di Kabupaten Semarang saja kurang lebih 28 SPPG. Secara agregat, penyerapan tenaga kerja ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi makro,” ujarnya.

Dampak ekonomi program MBG tidak hanya bergantung pada jumlah tenaga kerja yang terserap. Faktor lain yang menentukan adalah seberapa besar kebutuhan bahan pangan dipenuhi oleh produsen lokal, seberapa luas UMKM dilibatkan, dan seberapa banyak nilai ekonomi yang berputar di daerah.

Jika rantai pasok mampu melibatkan petani dan pelaku usaha setempat secara berkelanjutan, program tersebut berpotensi memperluas pasar produk lokal sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antara desa dan perkotaan.

Namun, manfaat tersebut tetap perlu diukur berdasarkan realisasi pengadaan, distribusi belanja, keterlibatan pemasok lokal, dan keberlanjutan kegiatan usaha.

Industri dan Bursa Kerja Perkuat Pasar Tenaga Kerja

Peluang penciptaan kerja di Jawa Tengah juga didukung oleh kegiatan industri dan upaya mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja.

Salah satu kegiatan yang disoroti adalah bursa kerja dalam rangka HUT ke-81 Jawa Tengah pada 20–21 Agustus 2026, yang menyediakan 4.817 posisi pekerjaan dari berbagai perusahaan.

Bursa kerja menjadi salah satu instrumen untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan ketersediaan calon pekerja. Meski demikian, jumlah lowongan yang tersedia perlu dibedakan dari jumlah tenaga kerja yang akhirnya direkrut.

Kesesuaian kompetensi juga menjadi faktor penting. Pertumbuhan industri tidak akan sepenuhnya menjawab persoalan pengangguran apabila keterampilan pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Karena itu, penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, dan peningkatan akses informasi lowongan kerja perlu berjalan beriringan dengan pengembangan investasi.

Langkah tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan permintaan tenaga kerja, tetapi juga memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memasuki pasar kerja formal.

Kenaikan Upah dan Biaya Produksi Jadi Perhatian

Sementara itu, Muhammad Raehan menekankan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja perlu diikuti perbaikan kesejahteraan pekerja.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan output dan bertambahnya jumlah pekerjaan. Kualitas pekerjaan, kepastian pendapatan, perlindungan tenaga kerja, dan keberlanjutan hubungan kerja juga perlu menjadi perhatian.

Dalam diskusi tersebut, kenaikan upah minimum menjadi salah satu indikator yang dibahas untuk melihat perkembangan pendapatan pekerja.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386, naik 7,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 disebut berkisar antara 4,79 persen di Kabupaten Blora hingga 7,53 persen di Kabupaten Kendal. UMK Kota Semarang tercatat sebesar Rp3.701.709.

Dari perspektif ekonomi, kenaikan upah dapat memperkuat daya beli pekerja dan mendukung konsumsi rumah tangga. Konsumsi yang terjaga berpotensi membantu menopang permintaan barang dan jasa, khususnya pada sektor perdagangan dan UMKM.

Namun, dampaknya terhadap perekonomian juga perlu dilihat bersama produktivitas tenaga kerja, kemampuan perusahaan, dan perkembangan harga kebutuhan pokok.

Kebijakan upah yang diikuti peningkatan produktivitas dan aktivitas usaha diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Efisiensi Biaya Pertanian Perkuat Ekonomi Desa

Selain ketenagakerjaan, diskusi tersebut menyoroti kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku sejak 22 Oktober 2025.

Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram. Sementara itu, harga pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.

Penurunan harga pupuk berpotensi mengurangi sebagian biaya produksi petani, terutama bagi usaha tani yang menggunakan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.

Dalam konteks perekonomian daerah, biaya produksi yang lebih terkendali dapat membantu menjaga margin usaha petani. Apabila didukung produktivitas yang baik dan harga jual hasil panen yang memadai, kondisi tersebut berpotensi memperkuat pendapatan rumah tangga pertanian.

Kebijakan ini juga memiliki keterkaitan dengan program MBG karena petani dapat menjadi pemasok bahan pangan bagi kebutuhan pelayanan gizi.

Meski demikian, dampak terhadap kesejahteraan petani tetap dipengaruhi oleh faktor lain, seperti harga jual hasil panen, biaya distribusi, ketersediaan pupuk, dan kondisi pasar.

Keterhubungan antara kebijakan pertanian, pengadaan pangan, dan program pemerintah menjadi penting agar aktivitas ekonomi tidak berhenti pada satu sektor, tetapi memberikan efek berantai kepada pelaku usaha di berbagai tingkatan.

Pengangguran Lulusan SMK Masih Menjadi Tantangan

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bagi Jawa Tengah.

Data yang dipaparkan dalam diskusi mencatat tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah mencapai 4,30 persen pada Mei 2026. Lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi sebesar 7,74 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya kegiatan usaha belum otomatis menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.

Kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri, keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, serta persebaran kesempatan kerja menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Dari sudut pandang ekonomi, pengangguran berpotensi menyebabkan kapasitas produktif tenaga kerja belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut juga dapat membatasi peningkatan pendapatan rumah tangga dan daya beli masyarakat.

Karena itu, pengembangan industri padat karya perlu disertai kebijakan peningkatan keterampilan, perluasan akses kerja, dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas pekerja diperlukan agar pertumbuhan ekonomi menghasilkan kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pertumbuhan Harus Berdampak pada Pendapatan Masyarakat

Diskusi Karya Milenial Serasi menempatkan pengembangan industri padat karya, hilirisasi, program MBG, dan penguatan ekonomi desa sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan ekonomi selama dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Sejumlah program tersebut memiliki jalur dampak ekonomi yang berbeda. Hilirisasi berpotensi meningkatkan nilai tambah produksi, MBG dapat menciptakan permintaan melalui rantai pasok pangan, sedangkan penguatan ekonomi desa dapat memperluas kesempatan usaha di luar pusat-pusat industri.

Namun, efektivitasnya perlu dinilai berdasarkan hasil yang terukur, termasuk realisasi investasi, jumlah tenaga kerja yang benar-benar terserap, peningkatan pendapatan masyarakat, keterlibatan UMKM, serta kualitas pekerjaan yang tercipta.

Bagi Jawa Tengah, tantangan ke depan bukan semata mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut mampu memperluas basis produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan keterhubungan yang kuat antara investasi, industri, pertanian, dan usaha lokal, pertumbuhan ekonomi berpeluang memberikan dampak yang lebih luas terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat.