Pemerintah Optimis Swasembada Pangan Berlanjut dan Siap Ekspor

Nasional – Pemerintah menegaskan optimisme bahwa swasembada pangan nasional tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga siap memasuki fase ekspor. Di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026, Presiden menyampaikan capaian strategis nasional berupa percepatan target swasembada beras.

Target yang sebelumnya diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun. Capaian ini menjadi pijakan untuk memperluas swasembada ke komoditas pangan lain.

“Saya yakin dalam empat tahun ke depan, kita akan swasembada dalam produk pangan lainnya, jagung, gula, protein,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak takut terhadap integrasi ekonomi global.

Lebih lanjut menurut Presiden Prabowo, keterbukaan perdagangan justru sejalan dengan sejarah Indonesia sebagai bangsa niaga.

“Kita adalah negara perdagangan selama ratusan tahun. Kita sekarang menyimpulkan perjanjian perdagangan, bukan karena itu sedang tren, tetapi kita menganggapnya perlu. Kita percaya pada konsep saling menguntungkan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menilai perdagangan yang adil bukan ancaman bagi kedaulatan negara. Ia menuturkan Indonesia memiliki visi menjadi negara modern yang terintegrasi dengan ekonomi global dan bebas dari kemiskinan melalui tata kelola yang baik.

“Dan pada akhirnya, kita harus memiliki administrasi publik yang efisien,” lanjut Presiden Prabowo. Dia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi asing dan domestik. “Kita menyadari bahwa prasyarat investasi adalah stabilitas, kepastian hukum, dan pemerintahan yang kuat serta bersih,” kata Prabowo.

Sejalan dengan arahan Presiden, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan keberlanjutan swasembada beras yang telah dicapai pada 2025 diarahkan menuju ekspor.

“Kemarin sudah diumumkan adalah swasembada pangan (komoditas beras) di 2025 dan itu kita pertahankan dan targetnya bukan hanya swasembada, tapi bisa ekspor,” kata Sudaryono atau biasa disapa Mas Dar di Jakarta.

Mas Dar juga menyampaikan optimisme tersebut usai Rapat Serap Gabah 2026 bersama Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk menyepakati target penyerapan gabah setara beras 4 juta ton sepanjang 2026.

Menurutnya, capaian 2025 dijadikan dasar untuk menjaga swasembada sekaligus membuka peluang ekspor.

“Apa yang sudah berhasil di tahun 2025 itu kemudian bagaimana itu menjadi autopilot,” ujar Mas Dar.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan ekspor beras dengan menyiapkan 1 juta ton beras premium.

“Bulog sudah menyiapkan 1 juta ton untuk ekspor nanti itu dengan kualitas premium,” kata Rizal.

Lebih lanjut, Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat perannya dalam mendorong desa sebagai fondasi ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

“Desa merupakan fondasi pembangunan dari bawah yang menentukan arah kemajuan Indonesia. Apabila desa maju, negara akan maju. Tetapi jika desa tidak berkembang, maka negara juga tidak akan berkembang. Karena kuncinya memang ada di desa,” ujar Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy.

Sarwo pun menjelaskan, sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan berbasis desa, Bapanas mendorong perbaikan pola konsumsi melalui Program Desa Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Pada tahun 2025, Desa B2SA melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) telah dilaksanakan di 800 lokasi yang tersebar di 50 kabupaten di seluruh Indonesia.

Di Jawa Tengah, program Desa B2SA tahun 2025 menjangkau 184 desa di 11 kabupaten, yakni Cilacap, Banjarnegara, Klaten, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Pati, Temanggung, Pemalang, dan Brebes. Program ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat desa terhadap konsumsi pangan sehat berbasis potensi pangan lokal.

Langkah tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Penguatan desa B2SA juga semakin relevan dengan berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Lebih lanjut, Sarwo menyampaikan bahwa pemerintah juga menyiapkan penguatan kelembagaan desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta sinergi lintas sektor guna memastikan rantai pasok pangan berjalan optimal dari desa hingga ke masyarakat.