Pendekatan yang Perlu Dilakukan Pemerintah untuk Perbaiki Ekonomi Nasional

Ekonomi – Pemerintah dinilai perlu mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada penguatan daya beli masyarakat untuk menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung.

Desk ekonomi, Indonesia Public Policy and Economic Studies (IPPES), Windu Purnomo, mengatakan bahwa arah kebijakan ekonomi ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada target pertumbuhan angka makro, tetapi juga harus memastikan masyarakat merasakan dampak langsung dari pertumbuhan tersebut.

Menurut Windu, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu fokus menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor usaha kecil dan menengah.

“Pertumbuhan ekonomi akan sulit bergerak agresif jika daya beli masyarakat melemah. Pemerintah perlu memastikan harga pangan terkendali, lapangan kerja bertambah, dan pelaku UMKM mendapatkan ruang tumbuh yang lebih besar,” ujar Windu Purnomo.

Ia menilai, tantangan ekonomi saat ini tidak hanya berasal dari faktor global seperti perlambatan perdagangan dunia dan ketidakpastian geopolitik, tetapi juga dari persoalan domestik berupa perlambatan konsumsi dan kehati-hatian investasi swasta.

Windu menjelaskan, pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara agar stimulus ekonomi dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat dan sektor usaha. Belanja pemerintah yang lambat dinilai dapat menghambat perputaran ekonomi di daerah.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pembangunan industri bernilai tambah agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi, menurutnya, harus dibarengi dengan penguatan industri manufaktur nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kita tidak bisa terus mengandalkan ekspor komoditas mentah. Pemerintah perlu memperkuat industri pengolahan, memperluas investasi produktif, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar ekonomi lebih tahan terhadap gejolak global,” katanya.

Di sisi lain, Windu juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dan kemudahan investasi untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha. Menurutnya, investor membutuhkan stabilitas regulasi agar ekspansi industri dan penciptaan lapangan kerja dapat berjalan lebih cepat.

Ia menambahkan bahwa penguatan ekonomi daerah juga harus menjadi prioritas pemerintah. Distribusi pertumbuhan ekonomi yang terlalu terkonsentrasi di kota-kota besar dinilai membuat ketimpangan masih cukup tinggi.

“Ekonomi daerah perlu diperkuat melalui pembangunan infrastruktur produktif, pengembangan sektor pertanian modern, dan peningkatan konektivitas logistik agar pertumbuhan lebih merata,” jelasnya.

Saat ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,4 persen dengan inflasi tetap terkendali. Namun sejumlah ekonom menilai target tersebut membutuhkan dukungan konsumsi domestik yang kuat, percepatan investasi, dan efektivitas belanja negara agar dapat tercapai secara berkelanjutan.

IPPES memandang momentum pemulihan ekonomi harus dimanfaatkan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing tinggi sehingga tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.