Program 3 Juta Rumah Dongkrak Pertumbuhan Perumahan Rakyat

Nasional – Sektor perumahan rakyat mencatat pertumbuhan positif sepanjang 2025 seiring konsistensi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong pembangunan hunian bagi masyarakat.

Program 3 Juta Rumah menjadi motor penggerak utama yang tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP telah sejalan dengan Program Paket Ekonomi 2025 serta agenda penyerapan tenaga kerja nasional.

Program ini dinilai mampu menggerakkan ratusan industri turunan di sektor perumahan.

“Kami yakin bahwa Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP sudah sejalan dengan Program Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja. Kami juga mengajak seluruh ekosistem perumahan untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah yang merupakan pro rakyat Presiden Prabowo Subianto,” ujar Maruarar.

Dia menegaskan, pembangunan perumahan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menyediakan hunian layak, aktivitas pembangunan rumah juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka jutaan lapangan pekerjaan.

Pemerintah, lanjut Maruarar, tetap berkomitmen menjalankan program rumah bersubsidi guna mengurangi backlog perumahan nasional.

Salah satu langkah konkret adalah mempertahankan suku bunga KPR FLPP agar tetap terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kita sudah putuskan bahwa suku bunga KPR FLPP untuk rumah subsidi tetap 5 persen. Tetap 5 persen, jadi tidak diubah. Kemudian hari Senin tanggal 29 September 2025 mendatang jam 12 siang rencananya akan dilaunching 25.000 rumah subsidi di Bogor oleh Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Peningkatan kuota FLPP menjadi 350.000-unit rumah pada 2025 diperkirakan mampu menyerap sekitar 1,75 juta tenaga kerja.

Pemerintah juga terus mendorong sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan agar pembangunan rumah memberi manfaat luas, termasuk bagi pekerja informal.

“Rumah subsidi itu bisa buat ART, ada buat ojek, ada buat pekerja informal. Kita yakin pembangunan rumah ini harus ada manfaatnya,” jelas Maruarar.

Sementara itu, Direktur Commercial Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Muhammad Iqbal, mengatakan penyaluran KPP menunjukkan perkembangan positif.

Pada 2025, realisasi penyaluran KPP nasional mencapai Rp267,1 miliar kepada 117 debitur, dengan BNI menjadi salah satu penyalur terbesar.

“BNI terus memperluas akses pembiayaan KPP dengan dukungan berbagai pihak guna mendorong keberhasilan Program 3 Juta Rumah,” ujar Iqbal.

Disisi lain, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mendorong berbagai komunitas, baik di pedesaan dan perkotaan, untuk membangun perumahan berbasis koperasi. Pasalnya, semua komunitas di desa dan kota sebenarnya merupakan basis anggota koperasi.

“Mereka berhak untuk mendirikan koperasi dalam kepentingan apapun, termasuk dalam konteks komunitas masyarakat. Sehingga, Kemenkop akan bersinergi dengan Kementerian Perumahan,” kata Ferry.

Melalui berkoperasi, lanjut Ferry, mereka bisa mulai dari pengadaan tanahnya, pembangunan rumahnya, hingga pengelolaan perumahan. “Jadi, ada pendekatan baru yang bisa membantu memecahkan masalah pengadaan tanah, pembangunan rumahnya, dan cara pengelolaan masyarakat,” imbuh Ferry.

Bagi Ferry membangun perumahan berbasis koperasi merupakan terobosan baru yang bisa mempercepat rencana dan target pemerintah dalam pembangun perumahan bagi masyarakat.

Ferry memastikan bahwa pihaknya siap melakukan pembinaan hingga peningkatan kualitas SDM pengurus dan pengelola koperasi. “Kemenkop mempunyai Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB yang siap membantu koperasi-koperasi perumahan yang dibangun oleh komunitas-komunitas warga,” terang Ferry.

Lebih dari itu, Ferry menekankan bahwa koperasi perumaham nantinya tidak hanya berperan sebagai developer, tetap juga menjadi bagian penting dalam rantai pasok perumahan melalui pengelolaan bahan baku, penyediaan tenaga kerja lokal, hingga menghadirkan skema pembiayaan berbasis gotong royong.

Sehingga dalam hal ini pemerintah pemerintah pusat dan daerah tengah melakukan sinergisitas untuk mendorong perumahan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu dan terus dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.