Target 2026 Serap Gabah Ditergetkan Capai 4 Juta Ton

Nasional – Pemerintah optimistis target serapan gabah setara beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton dapat tercapai seiring meningkatnya produksi padi nasional. Target ini naik dibandingkan tahun lalu sebesar 3 juta ton.

Optimisme tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai Rapat Koordinasi Serap Gabah dan Beras 2026 serta Penandatanganan Komitmen Bersama Antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog.

“Kita target serap beras di tahun 2026 itu 4 juta ton. Itu target BULOG dan kita kolaborasi, kita kerja sama. Insyaallah mudah-mudahan ini tercapai. Kalau ini tercapai ada sejarah baru bagi Indonesia nanti,” kata Amran.

Amran juga menyampaikan bahwa peningkatan produksi menjadi modal utama pencapaian target serapan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Januari 2026, luas tanam periode Januari-Februari 2026 diperkirakan mencapai 1,55 juta hektare dengan potensi produksi beras Januari-Februari 2026 sebesar 4,78 juta ton.

“Artinya INSYA ALLAH produksi tahun ini mudah-mudahan tidak ada bencana, tidak ada halangan, itu produksinya lebih besar daripada tahun lalu,” ungkap Amran.

Amran menegaskan bahwa target tersebut dapat dicapai melalui sinergi dan kerja satu komando antara Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan pangan nasional.

“Kita harus kompak dari hulu sampai hilir. Produksi di hulu kuat, pengelolaan di tengah berjalan, dan penyerapan di hilir maksimal. Ini kunci menjaga swasembada dan melangkah ke tahap berikutnya,” jelas Amran.

Amran mengungkapkan bahwa hal ini merupakan upaya mempertahankan swasembada pangan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kesejahteraan petani.

“Presiden Prabowo umumkan Indonesia swasembada pangan berkat kerja keras kita semua. Dan ini kita lakukan semua demi Merah Putih atas arahan bapak presiden diminta rencana 2026 kita kembali swasembada pangan,” harap Amran.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program pangan berjalan on track dan berkelanjutan.

“Apa yang sudah berhasil di tahun 2025 itu kemudian bagaimana itu menjadi autopilot, kemudian kita capai hal-hal yang baru di tahun 2026. Salah satu capaian yang sudah kita raih kemarin sudah diumumkan adalah swasembada pangan di 2025 dan itu kita pertahankan, “ ujar Sudaryono atau biasa disapa Mas Dar.

Mas Dar menegaskan bahwa keberhasilan menjaga swasembada pangan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan nasional.

“Artinya produksi nasional kita naik, petani kita sejahtera, kita tidak impor, dan ini menjadi tonggak sejarah baru di era Presiden Prabowo,” ungkap Mas Dar.

Di sisi hilir, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan kesiapan Bulog dalam menjalankan penugasan pemerintah, mulai dari penyerapan, pengolahan, hingga penyaluran beras secara optimal.

“Kami akan semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita untuk kembali swasembada di tahun 2026 dan seterusnya. Sesuai dengan tugas BULOG untuk melakukan penyerapan, pengolahan, sampai dengan penyaluran semaksimal mungkin,” jelas Ahmad.

Pemerintah meyakini, dengan produksi yang meningkat dan sinergi lintas sektor yang kuat, target serapan beras 2026 sebesar 4 juta ton dapat tercapai, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Sebelumnya dalam pembahasan Neraca Komoditas (NK) Tahun 2026 yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), pemerintah berharap kebutuhan konsumsi untuk komoditas pangan pokok strategis seperti beras, gula, dan jagung pakan dapat dipenuhi dari pasokan hasil produksi petani Indonesia.

Pemerintah menargetkan untuk sepenuhnya menghentikan impor beras pada tahun 2026 mendatang sebagai bagian dari strategi nasional menuju swasembada pangan. Target ambisius ini diumumkan menyusul capaian signifikan dalam produksi beras nasional dan peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Pemerintah juga memperkuat sektor pertanian melalui kebijakan pengendalian impor, yang tidak hanya melindungi hasil panen petani lokal tetapi juga memperkokoh produksi dalam negeri. Sementara itu, adopsi teknologi modern dan praktik pertanian presisi semakin memaksimalkan hasil panen di berbagai sentra produksi utama.