BUMN Tekstil Harusnya Buka Banyak Lapangan Kerja

Opini – Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai penciptaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) padat karya seperti tekstil, dapat memacu pembukaan lapangan kerja yang lebih luas.

“Menurut saya (rencana tersebut) bagus. Saya mendorong, mendukung supaya pemerintah bisa lebih cepat merealisasikan BUMN padat karya, sehingga bisa membuka lapangan kerja untuk sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki,” kata Timboel, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Lebih lanjut, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lebih dari 50 persen angkatan kerja Indonesia merupakan lulusan SD-SMP. Oleh karena itu, Timboel menilai opsi pendekatan pembukaan lapangan kerja oleh pemerintah saat ini memang harus fokus ke industri padat karya, alih-alih padat modal yang biasanya memerlukan tenaga kerja dengan keahlian spesifik.

“Sektor padat karya memang sangat dibutuhkan, karena 53 persen angkatan kerja kita masih lulusan SMP ke bawah yang tentunya (apabila) mereka juga diharapkan untuk berkompetisi dengan para sarjana dengan skill yang cukup besar dan sebagainya, akan sangat tidak mampu,” kata Timboel.

“Oleh sebab itu memang keberpihakan pemerintah untuk menjaring para pekerja angkatan kerja kita yang memang mayoritas lulusan SMP ke bawah itu harus dilakukan, seiring dengan peningkatan skill-nya,” ujarnya menambahkan.

Timboel melanjutkan, pembukaan lapangan kerja di sektor padat karya yang dilakukan bersama dengan peningkatan kompetensi pekerja diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dan berkelanjutan, baik bagi perusahaan maupun perekonomian lokal dan nasional.

“Sehingga kalau pun ada (industri) padat modal dan teknologi, kita sudah menyiapkan sumber daya manusia atau SDM-nya. Harus ada intervensi dari pemerintah,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan membentuk BUMN baru khusus sektor tekstil, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (11/1). Alasannya, industri tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif AS.

Guna mendukung kebijakan tersebut, pemerintah juga menyiapkan pendanaan sebesar 6 miliar dolar AS melalui BPI Danantara. Dana tersebut diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil.

Dengan adanya pembentukan BUMN tekstil baru, maka diharapkan bisa mendorong modernisasi dan pendalaman industri di sektor tersebut. Selain tekstil, pemerintah juga berencana memperkuat sektor elektronik, khususnya semikonduktor yang dinilai masih menjadi celah besar dalam industri nasional.