Investasi Besar, Tingkatkan Peluang Kerja

Nasional – Pemerintah terus memperkuat strategi peningkatan investasi sebagai upaya memperluas peluang kerja dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Langkah ini mendapat dukungan dari pelaku industri kawasan dan dunia usaha yang menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para rektor dan pimpinan perguruan tinggi yang menekankan peran strategis pendidikan tinggi dalam mendukung investasi dan agenda hilirisasi nasional. Arahan tersebut dinilai mempertegas pentingnya kolaborasi antara kampus, industri, dan pemerintah.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, mengatakan penekanan Presiden terhadap dukungan perguruan tinggi pada 18 proyek strategis hilirisasi yang dikelola Danantara menunjukkan arah kebijakan yang semakin terintegrasi.

“HKI melihat arahan Presiden sebagai sinyal kuat bahwa pembangunan industri ke depan harus bertumpu pada kesiapan SDM, riset terapan, dan inovasi. Ini sangat relevan untuk memastikan investasi strategis benar-benar memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional,” ujar Ma’ruf.

HKI menilai Danantara berperan penting dalam mempercepat pembiayaan proyek hilirisasi, sementara kawasan industri menjadi simpul pelaksanaan investasi melalui kesiapan lahan, utilitas, dan ekosistem usaha.

Menurut Ma’ruf, relasi keduanya saling melengkapi dan berdampak langsung pada penciptaan kerja. “Ketika investasi tumbuh, ekonomi tumbuh. Lapangan kerja tercipta,” kata Ma’ruf.

Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong sektor swasta untuk aktif menambah lapangan kerja, terutama bagi kelas menengah bawah.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Aviliani, menegaskan peran dunia usaha dalam mendukung pemerintah.

“Yang sebenarnya menjadi pekerjaan rumah kita bersama di sektor swasta, dalam hal ini Kadin, bagaimana bisa membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja,” ujar Aviliani.

Aviliani menyoroti kelompok menengah bawah yang kontribusinya sekitar 17 persen produk domestik bruto (PDB) dengan jumlah mencapai 75 juta orang. “Agar 75 juta atau yang 17 persen tadi bisa naik kelas menjadi yang 70 persen,” kata Aviliani.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menginstruksikan percepatan program padat karya.

“Bapak Presiden memang benar-benar menghendaki kita semua bekerja dengan jauh lebih cepat lagi, terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya.” ujar Prasetyo.

Presiden Prabowo juga menekankan percepatan pembangunan sektor perikanan, termasuk kampung nelayan dan pembuatan kapal tangkap ikan secara masif, guna menekan pengangguran dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Lebih lanjut terkait dengan investasi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa arah investasi nasional pada 2026 akan semakin bertumpu pada sektor industri manufaktur, seiring pergeseran struktur Penanaman Modal Asing (PMA) yang kini semakin dominan masuk ke sektor sekunder. Pergeseran ini dinilai menjadi fondasi penting bagi penguatan struktur industri dan percepatan industrialisasi yang menjadi prioritas pemerintah.

“Data terbaru menunjukkan bahwa arus investasi asing kini semakin kuat mengarah ke industri manufaktur seperti logam, kimia, mesin, dan elektronik. Ini membuktikan bahwa kebijakan industrialisasi yang dijalankan oleh Bapak Presiden Prabowo sudah berjalan pada jalur yang tepat dan semakin menarik minat investor global untuk berinvestasi disektor manufaktur Indonesia,” ujar Agus.

Berdasarkan riset BRI Danareksa Sekuritas, peranan sektor industri manufaktur dalam perekonomian Indonesia semakin menguat di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut terlihat dari data komposisi PMA hingga kuartal III tahun 2025 yang didominasi oleh sektor industri manufaktur.

Riset BRI Danareksa Sekuritas mengungkapkan bahwa komposisi PMA ke sektor sekunder terus naik signifikan, dari 35,3 persen pada tahun 2018 menjadi 59,6 persen sepanjang Januari-September 2025. Peningkatan ini sejalan dengan semakin matangnya ekosistem industrialisasi di Indonesia, yang membuktikan aktivitas nilai tambah tidak lagi bertumpu pada ekstraksi bahan mentah, melainkan pada pengolahan berbasis klaster industri di berbagai wilayah.