Pemulihan Pasar dan UMKM Menggerakkan Ekonomi Masyarakat

UMKM – Menteri Perdagangan, Budi Santoso meninjau secara langsung proses pemulihan Pasar Kuala Simpang di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dalam Kunjungan tersebut, Budi mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus fokus pada pemulihan pasar-pasar terdampak untuk kembali menggerakkan ekonomi masyarakat pasca bencana.

Pasar Kuala Simpang merupakan salah satu pasar rakyat yang terdampak bencana banjir pada November 2025.

“Hari ini kami telah mengecek kondisi Pasar Kuala Simpang. Sejumlah pedagang sudah mulai berjualan. Sembari proses pembersihan pasar terus dilakukan, kami terus memastikan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di wilayah terdampak bencana terus terjaga,” ujar Budi.

Pasar Kuala Simpang merupakan pasar terbesar yang menjadi pusat perdagangan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang. Pasar yang berdiri sejak 1982 ini menampung sebanyak 295 pedagang yang terdiri atas 156 pedagang los dan 139 pedagang kios.

Adapun untuk mendukung percepatan pemulihan Pasar Kuala Simpang, pada Rabu, (31/12), Kemendag melalui Program Kemendag Peduli menyerahkan bantuan berupa 100 unit tenda darurat untuk menjadi tempat berjualan para pedagang selama proses pemulihan berjalan.

“Perdagangan di Pasar Kuala Simpang sedang berusaha untuk berjalan kembali dengan 80 persen pedagang sudah mulai beraktivitas. Aktivitas ini berjalan paralel dengan pembersihan pasar,” imbuh Budi.

Selain Pasar Kuala Simpang, Kemendag melalui Kemendag Peduli telah menyerahkan bantuan ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada (1/12), (13/12), dan (22/12).

Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dana pegawai Kemendag, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Kemendag juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, distributor, dan asosiasi pelaku usaha untuk memastikan distribusi bapok di wilayah terdampak bencana lancar dan tersedia.

Hingga saat ini, stok bapok seperti daging ayam, telur, cabai keriting, dan cabai rawit terpantau terkendali karena mendapat pasokan dari Takengon dan Medan.

Sementara itu, Kemendag telah menyurati Bulog dan ID Food untuk segera mengisi pasokan minyak goreng MINYAKITA dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke daerah terdampak bencana.

Tidak hanya itu, sebelumnya Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman juga memastikan tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dimulai pada 9 Januari 2026.

“Kami mulai melakukan aktivasi pasar serta bergotong royong membersihkan warung dan toko di seluruh wilayah terdampak. Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak,” ujar Maman.

Berdasarkan pendataan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, terdapat 2.304.297 UMKM yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Upaya pemulihan usaha para UMKM akan difasilitasi melalui delapan Klinik UMKM Bangkit yang tengah disiapkan di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.

Sesuai pendataan per 9 Desember 2025 tercatat lebih dari 200.000 UMKM merupakan debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maman menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan relaksasi kredit bagi UMKM terdampak sesuai hasil pemetaan yang dilakukan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin KUR.

Pemulihan ekonomi di tiga provinsi juga dilakukan melalui reaktivasi pasar rakyat dan pembersihan wilayah terdampak bencana, dengan dukungan 1.132 personel IPDN dan Aparatur Sipil Negara.

“Pemulihan UMKM ini ibarat sirkulasi darah dalam tubuh. UMKM harus mendapat layanan agar bisa kembali berproduksi. Setelah itu, kita bantu pemasarannya dan mendorong masyarakat membeli produk UMKM sehingga ekonomi daerah kembali bergerak,” kata Maman.

Maman menambahkan, Kementerian UMKM akan melakukan pemantauan dan pemetaan secara menyeluruh terhadap seluruh UMKM terdampak, sehingga program pemulihan berjalan komprehensif di tiga provinsi tersebut. Upaya ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan pemberdayaan ekonomi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Disisi lain Maman juga mengakui bahwa tantangan utama UMKM Indonesia ke depan bukan lagi soal jumlah, melainkan kualitas UMKM. “Kita membutuhkan UMKM yang mampu naik kelas, inovatif, dan punya daya saing untuk menembus pasar regional maupun global,” ujar Maman.