Peran Desa Diperkuat untuk Fondasi Ketahanan Pangan Nasional

Nasional – Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat perannya dalam mendorong desa sebagai fondasi ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

“Desa merupakan fondasi pembangunan dari bawah yang menentukan arah kemajuan Indonesia. Apabila desa maju, negara akan maju. Tetapi jika desa tidak berkembang, maka negara juga tidak akan berkembang. Karena kuncinya memang ada di desa,” ujar Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy di Desa Butuh, Boyolali, Jawa Tengah.

Sarwo pun menjelaskan, sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan berbasis desa, Bapanas mendorong perbaikan pola konsumsi melalui Program Desa Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Pada tahun 2025, Desa B2SA melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) telah dilaksanakan di 800 lokasi yang tersebar di 50 kabupaten di seluruh Indonesia.

Di Jawa Tengah, program Desa B2SA tahun 2025 menjangkau 184 desa di 11 kabupaten, yakni Cilacap, Banjarnegara, Klaten, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Pati, Temanggung, Pemalang, dan Brebes. Program ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat desa terhadap konsumsi pangan sehat berbasis potensi pangan lokal.

Langkah tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Penguatan desa B2SA juga semakin relevan dengan berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Lebih lanjut, Sarwo menyampaikan bahwa pemerintah juga menyiapkan penguatan kelembagaan desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta sinergi lintas sektor guna memastikan rantai pasok pangan berjalan optimal dari desa hingga ke masyarakat.

“Pemerintah sudah punya konsep Koperasi Desa Merah Putih, program makan bergizi gratis, serta penguatan BUMDes untuk mendukung seluruh program pemerintah di desa,” jelas Sarwo.

Tidak hanya itu, pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua sebagai bagian dari agenda besar pemerataan pembangunan nasional. Di wilayah Papua Pegunungan, PSN sektor pangan dinilai menjadi pilar penting dalam memperkokoh fondasi kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

PSN di Papua Pegunungan diarahkan tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal berbasis potensi wilayah. Melalui pengembangan pertanian terpadu, pemerintah berupaya menghadirkan sistem produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka ruang peningkatan pendapatan warga.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan percepatan pelaksanaan PSN berjalan sesuai rencana, salah satunya melalui pembukaan lahan persawahan seluas 800 hektare di kawasan Tulem, Distrik Witawaya, Kabupaten Jayawijaya. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi sentra produksi pangan baru yang strategis karena berada di sekitar pusat aktivitas ekonomi Kota Wamena.

Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menilai wilayah Tulem dan sejumlah distrik lainnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian produktif yang terintegrasi dalam PSN. Menurutnya, secara keseluruhan Kabupaten Jayawijaya ditargetkan memiliki sekitar 2.000 hektare persawahan yang tersebar di beberapa distrik sebagai bagian dari program nasional tersebut. “Kami melihat langsung kesiapan pembukaan lahan di Tulem dan wilayah lainnya. Seluruh pengembangan ini dirancang masuk dalam PSN untuk memperkuat kemandirian pangan Papua Pegunungan,” kata Ones Pahabol.

Ones Pahabol menegaskan bahwa PSN sektor pangan merupakan komitmen pemerintah untuk membangkitkan kembali tradisi bertani masyarakat pegunungan yang pernah menjadikan Wamena sebagai salah satu lumbung padi di Papua. Ia menyampaikan bahwa sekitar enam dekade lalu, wilayah tersebut dikenal sebagai daerah penghasil padi, sehingga semangat kemandirian pangan itu perlu dihidupkan kembali. “Tujuannya agar Papua Pegunungan memiliki stok beras yang kuat dan berkelanjutan untuk kebutuhan masyarakat sendiri,” ujar Ones Pahabol.